Judul Skripsi Hukum Tata Negara: Kumpulan Ide dan Contoh Judul Skripsi Terbaru (Kualitatif & Kuantitatif)

  • Whatsapp
Judul Skripsi Hukum Tata Negara


Judul Skripsi | Contoh Judul | Ide Judul | Skripsi | Hukum Tata Negara | Kualitatif | Kuantitatif | Terbaru |

Ketika kamu menentukan sebuah judul skripsi, sama saja kamu sedangan menentukan gambaran besar dari semua proses perkuliahanmu.

Tidak semudah yang orang pikir. Perlu banyak pertimbangan, terutama soal kebisaan kamu dalam menyelesaikannya. Nggak mudah bukan?! 



Di bawah ini adalah kumpulan Judul Skripsi Hukum Tata Negara, yang bisa kamu jadikan referensi atau bahan pertimbangan kamu dalam menetapkan judul skripsi kamu.

Semoga bermanfaat, dan kami mendoakan skripsi yang sedang kamu garap cepat selesai. Tentunya sesuai dengan hasil yang kamu inginkan (baca:terbaik).

Judul Skripsi Hukum Tata Negara (Kualitatif & Kuantitatif) 

  • Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara.
  • Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara: Studi Analisis Pada Pasal 6 Dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
  • Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.
  • Pemikiran al Ghazali tentang Kepala Negara.
  • Tinjauan fiqh siyasah dan yuridis terhadap perlindungan penegak hukum dari ancaman terorisme menurut peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen.
  • Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Aliran Sesat Di Jawa Timur.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
  • Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Shuriyah PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.
  • Implementasi konsep musyawarah (syura) dalam demokrasi Pancasila yang diterapkan MPR-RI perspektif fiqh siyasah.
  • Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap fungsi dan kewenangan kantor Staf Presiden dan Sekretariat Presiden dalam membantu tugas Presiden.

Baca Juga : Judul Skripsi Hukum Ekonomi Syariah



  • Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.
  • Pemberlakuan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung).
  • Tinjauan Hukum Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.
  • Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung
  • Budaya Politik Nahdatul Ulama Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Tulungagung).
  • Pandangan Masyarakat Malang Raya Terhadap Kepala Daerah Yang Terlibat Kasus Korupsi.
  • Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
  • Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ( Studi Kasus Daerah Kabupaten Jombang ).
  • Implementasi Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam.
  • Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014-2019.
  • Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Dengan Status Tersangka (Studi Pemilihan Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Tulungagung).
  • Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.
  • Analisis Yuridis Tentang Implementasi Peraturan Bupati No.9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk).
  • Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Legislasi Undang-Undang Di Indonesia (Studi Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).
  • Pemasangan Reklame Yang Mengganggu Keindahan Kota Perspektif Perbub No. 49 Tahun 2017 Dan Fiqh Bi’ah (Studi Di Kabupaten Tulungagung)
  • Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Baca Juga : Judul Skripsi Hukum Keluarga Islam

  • Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Tempat Ibadah Dan Sekolah (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).
  • Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
  • Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung Dalam Pespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sukodono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).
  • Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.
  • Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Perspektif Maqasid Syari’ah.
  • Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Keudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah.
  • Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
  • Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)
  • Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyāsah
  • Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada: Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.
  • Implementasi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa terhadap keluarnya Perpu no. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif sadd al dhari’ah.
  • Peran lembaga badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pancasila ditinjau dari konsep Maslahah Mursalah.
  • Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
  • Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam perspektif Siyasah Maliyah.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap posisi dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga non struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.
  • Analisis siyasah dusturiyyah terhadap penghapusan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan Peraturan Daerah Provinsi: studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang pengujian undang-undang nomor 23 tahun 2014.
  • Kajian sadd al-dhari’ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.
  • Warga negara dan kewarganegaraan dalam hukum Islam dan hukum nasional: sebuah studi perbandingan.
  • Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan Perda Berdasarkan Uu No 12 Tahun 2008 Dalam Kajian Fiqih Siyasah.
  • Tinjauan fiqih siyasah terhadap lembaga kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupten Sidoarjo menurut PERDA no.19 tahun 2011.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi.
  • Pengulangan kejahatan oleh residivis di wilayah Polsek Kenjeran Surabaya dalam kajian Fiqih Jinayah.
  • Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.

Related posts