6 Pengertian Kontrak, Jenis Jenis, Syarat Sah, dan Asas Hukum Kontrak

  • Whatsapp
Pengertian Kontrak, Jenis Jenis, Syarat Sah, dan Asas Hukum Kontrak

Kontrak Adalah | Pengertian Kontrak Para Ahli | Jenis Jenis Kontrak | Syarat Sah Kontrak | Asas Hukum Kontrak |

Pengertian Kontrak Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa pengertian kontrak menurut para ahli yang dikutip dari beberapa sumber :  

  1. Menurut Pasal 1313 KUHP menerangkan: “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”
  2. Menurut Prof. Subekti Pengertian Kontrak adalah “Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”
  3. Menurut Mariam Darus Badrulzaman Pengertian Kontrak adalah “Sebuah Perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi”
  4. Menurut Wirjono Prodjodikoro Pengertian Kontrak adalah “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu”
  5. Menurut Herlien Budiono Pengertian Kontrak adalah “Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak
  6. Menurut Ricardo Simanjutak Pengertian Kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian walaupun belum tentu perjanjian adalah kontrak. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat kontrak sama dengan perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki konsekuensi hukum tidak sama dengan kontrak. Dasar untuk menentukan apakah perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat ataukah hanya sebagai perjanjian yang mempunyai konsekuensi moral dapat dilihat dari kemauan dasar dari para pihak yang berkontrak
Baca Juga :   Eksekusi Adalah : Definisi / Pengertian Eksekusi Menurut Para Ahli

Jenis Jenis Kontrak

Kontrak terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

  • Kontrak Dengan Ketetapan Waktu

Yang dimaksud dengan kontrak dengan ketetapan waktu ini ialah kontrak tersebut tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak tersebut, namun menangguhkan pelaksanaan kontrak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kontrak jenis ini para pihak yang melakukan perjanjian melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak.



Misalnya ialah A dan B melakukan perjanjian sewa-menyewa dimana B wajib membayar uang bulanan sewa-menyewa tersebut setiap akhir bulan . Pihak A dalam hal ini tidak boleh menagih uang sewa-menyewa tersebut sebelum pada akhir bulan dan apabila si B membayar sebelum jangka waktu telah sampai, maka pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.

  • Kontrak Bersyarat

Yang dimaksud dengan kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang namun persitiwa tersebut belum tentu akan terjadi.

  • Kontrak Tanggung Menanggung

Yakni kontrak yang terdiri dari beberapa orang kreditur dimana masing-masing kreditur punya hak untuk menagih utang kepada salah seorang kreditur yang akan membebaskan debitur kepada kreditur lainnya. Kreditur dalam hal ini mempunyai hak untuk melakukan pembagian utang dari seorang debitur agar debitu lainnya tertap berutang secara tanggung menanggung.

Utang-Utang tersebut bisa dibagi dianatar para debitu lainnya dan tiap debitur hanya berkewajiban atas apa yang menjadi bagian dari mereka dan tidak lebih dari apa yang menjadi bagian dari mereka.

Baca Juga :   4 Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Jenis, Prinsip dan Modelnya



  • Kontrak Alternatif

Yakni debitur mempunyai hak untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang sebelumnya telah tercantum di kontrak. Dimana debitur dapat terbebas dari utang tersebut apabila ia menyerahkan salah satu dari dua barang atau lebih yang tercantum dalam perjanjian. Namun dalam hal ini debitu tidak diperkenankan untuk memaksa untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Contoh x punya utang kepada y sebesar Rp.50.000.000 terhadap, lalu si x dan y mengadakan pejanjian bahwa x akan terbebas dari utang tersebut apabila  ia menyerahkan mobilnya atau motornya.

  • Kontrak dengan ancaman hukuman

Yakni kontrak yang memberi kepastian kepada kreditur agar debitur melaksanakan pemenuhan prestasi lalu apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut maka debitur harus melaksanakan sesuatu atau memberikan suatu hal tertentu. Kontrak dengan ancaman hukuman ini lahir untuk meminimalisir hal-hal yang berhubungan dengan adanya wanprestasi.

Syarat Sah Kontrak

Dalam praktiknya, kontrak atau perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat Sah Kontrak itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut, antara lain:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu pokok persoalan tertentu.
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Asas Hukum Kontrak

Dalam KUHPerdata, ada lima Asas Hukum Kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

  • Asas kebebasan berkontrak
Baca Juga :   Hukum Acara Pidana Adalah : Definisi / Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

Setiap orang, memiliki kebebasan dalam berkontrak, selama kebebasan tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum. Kebebasan yang dijunjung di antaranya, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan melakukan perjanjian dengan siapa saja. Kemudian kebebasan menentukan isi perjanjian itu sendiri meliputi pelaksanaan dan persyaratannya, hingga kebebasan menentukan bentuk dari perjanjian, bisa tertulis maupun lisan.

  • Asas konsensualisme

Perjanjian memiliki asas konsensualisme atau konsensus, yang artinya sepakat. Artinya, sebuah perjanjian harus dilandaskan pada kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat janji. Bahkan, jika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka perjanjian tersebut sudah berlaku tanpa perlu suatu formalitas. Kecuali sebuah perjanjian yang membutuhkan syarat formalitas sesuai Undang-Undang, contoh jual beli rumah yang membutuhkan legalitas notaris.

  • Asas kepastian hokum

Di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, dituliskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kedua belah pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian, wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut layaknya mematuhi Undang-Undang yang berlaku di negara. Jika salah satu mengingkari janji maka perjanjian tersebut bisa diusut ke pengadilan. Bagi yang melanggar bisa dan sangat dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan hakim.

  • Asas itikad baik

Perjanjian harus dibuat berdasarkan asas itikad baik. Artinya, kedua belah pihak harus saling percaya, saling jujur, dan saling terbuka dalam membuat kesepakatan. Jangan sampai perjanjian tersebut dibuat dengan maksud buruk seperti menipu atau memanipulasi fakta.

  • Asas kepribadian

Suatu perjanjian harus bersifat personal, artinya kesepakatan tersebut harus mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian secara langsung, tidak boleh diwakilkan dan menyeret orang lain yang tidak sepakat.




Related posts