16 Pengertian Kebijakan, Macam, Implikasi, Implementasi dan Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

  • Whatsapp
Pengertian Kebijakan, Macam, Implikasi, Implementasi dan Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Kebijakan Adalah | Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli | Macam Macam Kebijakan | Implikasi Kebijakan | Implementasi Kebijakan | Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan |

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli yang dikutip dari beberapa sumber:

  1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
  2. Menurut Abdul Wahab Kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
  3. Menurut James E. Anderson Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
  4. Menurut Amara Raksasataya Kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
  5. Menurut Carl Friedrich Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
  6. Menurut Anderson Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
  7. Menurut Noeng Muhadjir Kebijakan adalah upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat.
  8. Menurut A. Hoogerwert Kebijakan adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.
  9. Menurut Gerston Kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.
  10. Menurut Dunn Kebijakan adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan.
  11. Menurut Pressman dan Wildavsky Kebijakan adalah sebagai sebuah hipotesis. Hipotesis tersebut mengandung kondisi awal dan akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik tersebut harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lain, contohnya seperti kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor, bukan pemerintah.
  12. Menurut Leo Agustino Kebijakan adalah sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.
  13. Menurut Woll Kebijakan adalah sejumlah atau beberapa aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui beberapa lembaga yang memiliki pengaruh di kehidupan masyarakat.
  14. Menurut Thomas R Dye Kebijakan adalah “is whatever government choose to do or not to do” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata.
  15. Menurut Chandler dan Plano Pengertian Kebijakan adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah.
  16. Menurut Roberty Eyestone Kebijakan adalah “hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas. Serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal.
Baca Juga :   Gugatan Adalah : Definisi / Pengertian Gugatan Menurut Para Ahli

Macam Macam Kebijakan

Berikut adalah penjelasan tentang macam-macam (jenis-jenis) Kebijakan:

Kebijakan Keuangan

Uang merupakan suatu hal penting dalam suatu kehidupan manusia. Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu negara. Uang merupakan suatu benda yang telah disepakati bersama sebagai alat perantara tukar menukar dalam suatu hal perdagangan. Ada banyak sekali fungsi uang yang telah kita ketahui. Selain uang ternyata ada juga yang sering kita dengar yaitu inflasi. Yaitu kecenderungan naik turunnya suatu barang dan jasa secara terus-menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang dan juga arus uang.



Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi dalam jangka pendek. Kebijakan moneter juga penting dalam pemerintah, sebab hal ini juga dapat mempengaruhi perekonomian.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan ataupun pinjaman dalam dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran bersifat rutin, misalnya yaitu membayar gaji pegawai, belanja ataupun pengeluaran yang bersifat pembangunan. Oleh karena itu kebijakan fiskal memang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Untuk itu kebijakan fiskal memang harus diperhatikan dengan benar.

Kelembagaan (Institutional) Kebijakan Sebagai Hasil Dari Lembaga

Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan negara. Fokus perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Hal ini karena kegiatan-kegiatan politik, termasuk pembuatan kebijakan negara berpusat pada lembagalembaga pemerintah seperti lembaga; legislatif, eksekutif, yudikatif; pada pemerintahan pusat (nasional), regional dan lokal. Ide pokok model ini bahwa kebijakan negara merupakan hasil dari kerja lembaga-lembaga pemerintahan.

Baca Juga :   Hukum Acara Pidana Adalah : Definisi / Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

Elit – Massa (Kebijakan Sebagai Preferensi Elit)

Ide pokok dari model elit bahwa, kebijakan negara sebagai preferensi dari nilai-nilai elit yang berkuasa. Menurut teori elit-massa bahwa rakyat dibuat apatis, dan buta terhadap informasi tentang kebijakan negara, sedangkan kelompok elit mampu membentuk dan mempengaruhi massa terhadap masalah-maslah kebijakan negara.

Karena kebijakan negara itu ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh elit tadi. Dan karena kebijakan negara itu dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, pejabat-pejabat pemerintah hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat elit tersebut, maka tuntutan dan keinginan rakyat banyak (non-elit) tidak diperhatikan.




Kelompok (Kebijakan Sebagai Keseimbangan Kelompok).

Ide pokok model ini bahwa kebijakan negara merupakan usaha pembuat kebijakan menghindari konflik kelompok-kelompok dan menjaga keseimbangan di dalam kehidupan dan perjuangan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut teori kelompok ini bahwa interaksi diantara kelompok dalam masyarakat adalah fakta sentral dari kegiatan politik dan kebijakan-kebijakan, individu dengan kepentingankepentingan mengikat bersama-sama baik formal maupun tidak formal menekankan tuntunya kepada pemerintah.

Proses (Kebijakan Sebagai Suatu Aktivitas Politik)

Ide pokok model proses bahwa kebijakan sebagai suatu aktivitas politik terdiri dari rangkaian kegiatan ; identifikasi masalah, perumusan masalah, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasinya. Model proses ini hanya menekankan bagaimana tahapan aktivitas politik yang dilakukan di dalam menghasilkan kebijakan negara/pemerintah. Model proses ini dipandang terlalu sempit, bila dibandingkan dengan model lainnya, tetapi kegunaannya adalah membuat orang mengetahui dan memahami bermacam-macam kegiatan politik dalam proses pembuatan kebijakan.

Model Sistem (Kebijakan Sebagai Hasil Dari Sistem)

Ide pokok model sistem bahwa kebijakan negara sebagai hasil dari bekerjanya sistem politik suatu negara dalam merespon tuntutan dari lingkungannya. Suatu lingkungan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap politik sistem politik akan mewarnai kebijakan pemerintah beserta program-program kegiatannya.

Model Sistem (Kebijakan Sebagai Hasil Dari Sistem)

Ide pokok model sistem bahwa kebijakan negara sebagai hasil dari bekerjanya sistem politik suatu negara dalam merespon tuntutan dari lingkungannya. Suatu lingkungan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap politik sistem politik akan mewarnai kebijakan pemerintah beserta program-program kegiatannya. Lingkungan dipandang sebagai input sistem politik, sedangkan kebijakan umum beserta program-programnya dipandang sebagai out put sistem politik. Sistem politik merupakan kelompok struktur dan proses yang saling berkaitan, dimana fungsifungsinya mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat.

Rasional-Komprehensif (Kebijakan Sebagai Penciptaan Tujuan Yang Efisien)

Ide pokok model rasional-komprehensif bahwa suatu kebijakan dirancang secara tepat dan rasional untuk memaksimalkan hasil nilai bersih (not value achievemnt). Pengertian rasionalitas dipakai silih berganti dengan pengertian efisiensi. Suatu kebijakan dikatakan rasional jika pembuat kebijakan harus mempertimbangkan; Mengetahui semua preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan tekanan kecendrungannya, Mengetahui semua konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternative-alternatif kebijakan yang tersedia, Mengetahui semua kosekuensi-konsekuesi dan setiap alternatif kebijakan, Memperhitungkan rasio yang dicapai bagi setiap nilainilai sosial yang dikorbankan pada Setiap alternatif kebijakan, Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Inkrementalis (Kebijakan Sebagai Kelanjutan Masa Lalu)

Ide pokok model ini bahwa kebijakan pemerintahan yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah dimasa lalu disertai dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit.

Baca Juga :   Pengertian Paralegal Adalah, Definisi / Pengertian Paralegal menurut Para Ahli

Mixed-Scanning

Model ini merupakan menggabungkan ide pokok model rasional-komprehensif dan inkremental dalam pembuatan kebijakan negara. Ide pokok model ini bahwa dalam pembuatan kebijakan, keputusan dibuat melalui suatu penjelajahan terhadap alternatif utama yang dibuat oleh pembuat keputusan sesuai konsepsi tujuan yang akan dicapai; keputusan secara inkremental yaitu keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan keputusan-keputusan fundamentalyang telah dibuat sebelumnya.

Implikasi Kebijakan

Berikut adalah penjelasan tentang implikasi kebijakan:  

  • Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
  • Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.
  • Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
  • Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
  • Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
  • Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.

Implementasi Kebijakan

Berikut adalah penjelasan tentang implementasi kebijakan: 

Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

Target Group Atau Kelompok

Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berikut adalah penjelasan tentang faktor keberhasilan implementasi kebijakan:  

  • Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan di ukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

  • Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

  • Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

  • Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

  • Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

  • Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.




Related posts