WISLAH.COM : Indikator Politik pada 21 Februari 2021 lalu merilis hasil survey nasional terkait problem program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Salah satu kesimpulan dari riset tersebut jika dikelompokkan berdasarkan partisipasi politik adalah Mayoritas Pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 menolak Vaksin, Pendukung Jokowi-Ma’ruf bersedia divaksin asal gratis.
Sebagaimana diketahuiVaksinasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 secara nasional. Keseriusan Pemerintah dalam mengatasi wabah ditunjukkan dengan lahirnya beberapa payung hukum yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, di antaranya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Presiden juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah menargetkan program vaksinasi ini bisa tuntas dalam waktu 15 bulan kepada sekitar 181.5 juta penduduk Indonesia.
Baca Juga Pemilih PKS dan Pendukung Anies Baswedan Paling Percaya Isu Kriminalisasi Ulama
Program yang Tidak Sederhana
Vaksinasi bukanlah program yang mudah dijalankan di Indonesia, pro kontra terkait kebijakan ini selalu mengemuka dengan berbagai basis argument yang beragam; Sebagian berdasarkan atas dasar agama (kehalanan), atas dasar informasi yang masih simpang siur (hoax), maupun politik.
Temuan lain dari survey Indikator Politik menyatakan bahwa hampir semua warga mengetahui bahwa pemerintah telah memulai program vaksinasi virus corona, angkanya mencapai 91.3%.
Religiusitas masyarakat Indonesia tergambar dalam survei dimana agama menjadi faktor utama bagi mayoritas warga ytang bersedia divaksin, jika status kehalalannya telah secara resmi dikeluarkan. Kelompok ini angkanya sangat tinggi, yakni mencapai 81.9%.
Meski demikian, sangat banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin dengan angka 41%, alasan paling utama adalah karena khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan yang angka kelompok ini mencapai 54.2%. Alasan lainnya adalah ragu dengan efektivitas vaksin yang angkanya mencapai 27%, dan yang menolak karena merasa sehat atau tidak membutuhkan sebanyak 23.8%. Menariknya, para penolak juga mengajukan alasan jika membayar sebagai alas an penolakan mereka atas program vaksinasi, angkanya mencapai 17.3%.
Baca Juga Ketakutan Masyarakat Terhadap Pemerintah Meningkat
Tujuan dan Metodologi Survei
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik ini, sebagaimana pengakuan mereka, untuk mengetahui siapa yang cenderung menolak atau menerima vaksin COVID-19, berapa banyak yang enggan divaksin dan mengapa warga enggan divaksin. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui tantangan pelaksanaan program vaksinasi yang telah dicanangkan pemerintah.
Karena kondisi pandemi, survei ini menjadikan kontak telepon sebagai sarana mewawancarai para responden yang berjumlah 1200 orang. Mereka dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survey tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Mereka adalah para responden Indikator Politik yang sebelumnya pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir dari total keseluruhan berjumlah 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara. Secara rata-rata, sekitar 70% di antaranya memiliki nomor telpon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden.
Sumber: https://indikator.co.id/rilis-indikator-21-februari-2021/?fbclid=IwAR2_LvRXnwp7FONPPS2RC9VaMZBGSMqd6I0O08schVi_l64bxwwBi7loAlk
