Munculnya Embrio Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia | Faktor Munculnya Embrio Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia | Organisasi Pergerakan Nasional | Perang Dunia I dan Pengaruhnya di Indonesia | Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan | Pers dan Sastra Pembawa Kemajuan |
Faktor Munculnya Embrio Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia
Fenomena pergerakan kebangsaan dan nasionalisme yang berkembang sejak awal abad ke-20 bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Embrionya sudah terbentuk di masa lalu. Terlepas dari berbagai konflik yang meliputi pasang surutnya kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sejarah pernah mencatat bahwa ada beberapa kerajaan di Indonesia yang dapat menyatukan hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini. Hal ini penting bagi terbentuknya semangat pergerakan nasional (Iskandar, 2007).
Selain kebanggaan pada kejayaan masa lalu, terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme, yakni:
- Agama Islam sebagai agama mayoritas. Islam bukan sekadar ikatan religi biasa melainkan sudah lama menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing khususnya bangsa Barat.
- Penjajahan/kolonialisme oleh Belanda.
- Pendidikan Barat telah melahirkan elit politik baru yang memiliki kesadaran bahwa mereka sebenarnya dijajah oleh Belanda.
- Volksraad, lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1918, mempertemukan elit-elit bumiputera dari berbagai daerah dan suku bangsa yang telah menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan di kalangan kaum bumi putera sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya mereka sama.
Organisasi Pergerakan Nasional
Sejarah Indonesia memiliki kisah dan perjalanan panjangnya sendiri. Untuk menjadi bangsa yang besar seperti sekarang, bangsa ini dibangun oleh orang-orang hebat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Awal abad ke-20 menjadi titik awal dari kemunculan organisasi politik di Indonesia. Baik yang bersifat kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi kedaerahan, organisasi gerakan profesi, organisasi sosial, maupun organisasi politik. Posisi organisasi politik kebangsaan adalah garda terdepan dari organisasi yang memperjuangkan kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak organisasi politik kebangsaan yang berdiri sejak politik etis diberlakukan di Hindia Belanda, antara lain Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, Istri Sedar, Gerakan wanita, Perhimpunan Indonesia, Parindra, MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia, dan GAPI (Gabungan Partai Indonesia) dan lain-lain. Dari banyaknya organisasi tersebut, penting untuk mengulas beberapa organisasi masa dalam pergerakan nasional Indonesia sebagai berikut:
Boedi Oetomo (BO)
Organisasi yang lahir pada 20 Mei 1908 ini didirikan oleh para pelajar STOVIA di bawah pimpinan R. Soetomo. Organisasi yang berawal dari gagasan dr. Wahidin Soedirohusodo ini menjadi tonggak awal kebangkitan Indonesia. Wahidin mengunjungi sekolah lamanya STOVIA pada tahun 1907 dan di depan para mahasiswa sekolah kedokteran tersebut ia menyerukan agar mereka membentuk organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Soetomo tertarik dengan ide tersebut yang kemudian bersama sejumlah pemuda lain mendirikan Boedi Oetomo di Batavia pada 20 Mei 1908. BO menjadi organisasi pemuda pribumi pertama yang berjalan baik di Indonesia. Salah satu program utama organisasi ini adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Organisasi ini berakhir pada tahun 1935 ketika bergabung dengan Parindra. BO menjadi tonggak baru kebangkitan Indonesia dan hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia yang diperingati setahun sekali.
Sarekat Islam
Rekso Roemekso merupakan organisasi didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan didirikannya SDI adalah untuk menggalang kerja sama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam bumi putera. Untuk mengembangkan organisasinya, Samanhudi menggandeng Haji Omar Said Tjokroaminoto yang kemudian diubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI) dengan alasan agar organisasi ini tidak terfokus pada pedagang. SI bercita-cita untuk menentang ketidakadilan terhadap rakyat bumiputera dengan ciri kerohanian yang tetap demokratis dan militan. Oleh karena itu, SI disebut sebagai “gerakan nasionalis-demokratis-ekonomis”. Di bawah kepemimpinan H.O.S Tjokroaminoto, SI memiliki banyak cabang dan anggota yang sangat banyak hingga membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir dan terancam atas perkembangan SI sehingga membuat kebijakankebijakan yang membatasi kegiatan-kegiatannya.
Indische Partij (IP)
Indische Partij adalah wadah perjuangan pertama yang berwujud partai politik berideologi nasionalisme yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. Walaupun namanya menggunakan bahasa Belanda, organisasi ini adalah partai yang keanggotaannya terbuka untuk semua orang di Hindia Belanda dengan program perjuangan mengusung nasionalisme Hindia.
Tokoh utama IP adalah Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Douwes Dekker seorang Indo, adalah penentang kebijakan diskriminasi rasial dalam masyarakat kolonial. Kritik terhadap kehidupan kolonial telah dilayangkan sejak awal abad ke-20 oleh Tjipto Mangunkusumo. Menurutnya masyarakat Jawa sulit mengalami kemajuan karena dikekang oleh feodalisme, kehidupan masyarakat Hindia Belanda mengalami eksploitasi yang berlebihan, dan kemiskinan menjadi realita sehari-hari. Awalnya ia adalah tokoh Boedi Oetomo, namun ia memilih keluar karena menganggap BO semakin konservatif. Kemudian ia bertemu Douwes Dekker yang sepemikiran hingga bersama-sama mendirikan Indische Partij bersama Suwardi Suryaningrat.
Ideologi IP adalah nasionalisme dengan tujuan mencapai kemerdekaan tanah air Hindia dari pemerintah kolonial. Bagi mereka tanah Hindia adalah rumah bagi semua kelompok yang ada seperti bumiputera, Indo, Tionghoa, dan sebagainya. Nama IP semakin dikenal ketika terlibat dalam Komite Bumiputera yang menentang diadakannya perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas Prancis pada tahun 1913. Tujuan dibentuknya Komite Bumiputera adalah memperjuangkan kebebasan berpendapat serta adanya majelis permusyawaratan yang menyuarakan kepentingan rakyat Hindia.
Perang Dunia I dan Pengaruhnya di Indonesia
Perang Dunia I (PD I) yang berlangsung pada 1914-1918 menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad 20. PD I dimulai dari pembunuhan terhadap pewaris mahkota Austria-Hungaria, yakni Archduke Franz Ferdinand beserta istrinya yang bernama Archduchess Sophie pada 28 Juni 1914 di Sarajevo oleh kelompok teroris Serbia. Akibatnya berlanjut pada meletusnya perang di beberapa front selama empat tahun berikutnya.
Kejadian tersebut memunculkan reaksi perlawanan dari AustriaHungaria yang dibantu Jerman untuk mengumumkan perang terhadap Serbia yang dibantu Rusia pada 28 Juli 1914. Kemenangan awalnya diraih oleh Jerman, Austria, dan Hungaria dari Blok Sentral. Namun Blok Sekutu yang terdiri atas Rusia, Prancis dan Britania Raya terus menyerang Blok Sentral. Hingga pada tahun 1917 Amerika Serikat memihak Blok Sekutu setelah Italia bergabung lebih dahulu.
PD I berakhir setelah keluar Perjanjian Versailles pada 1918. Blok Sentral akhirnya mengalami kekalahan dan ini menjadi pemicu Revolusi Rusia dan dasar kebangkitan Nazi selanjutnya. Perang Dunia I menimbulkan dampak yang cukup signifikan bukan hanya untuk negara-negara Eropa namun juga untuk bangsa Asia.
Ketika PD I tengah berlangsung, Indonesia sedang mengalami masa pergerakan nasional melawan bangsa kolonial. Dampak yang diakibatkan oleh peristiwa besar tersebut antara lain adalah pertama, kepopuleran paham demokrasi dan nasionalisme yang meruntuhkan eksistensi sistem aristokrasi kerajaan. Paham nasionalisme tersebut dibawa dalam arah pergerakan Indonesia. Seperti terbentuknya organisasi yang bersifat kebangsaan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Kedua, krisis ekonomi akibat perang yang terjadi di Eropa kemudian menghambat kegiatan ekspor dan impor.
Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan
Kongres Sumpah Pemuda
Tahukah kalian kapan bahasa Indonesia diupayakan untuk digunakan dalam sebuah pertemuan resmi di Indonesia? Apakah kalian berpikir jawabannya adalah pada saat Kongres Sumpah Pemuda pada 1928? Jika jawabannya ya, berarti jawaban kalian kurang tepat karena inisiasi untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan datang pada kegiatan Kongres Pemuda I pada 30 April sampai 2 Mei 1926 yang dihadiri berbagai organisasi pemuda seperti Tri Koro Darmo, Jong Sumatra, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Islameten Bond, Jong Celebes, Perkumpulan Pemuda Betawi. Catatan autobiografi M. Tabrani (ketua penyelenggara kongres pemuda pertama) menceritakan perdebatannya dengan Muh. Yamin dalam penggunaan istilah untuk bahasa persatuan apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Akhirnya disepakati istilah untuk bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda berikutnya. Butuh proses sosialisasi dan konsolidasi untuk menyepakati penggunaan bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2.
Pada saat penyelenggaraan, rapat kongres diadakan di tiga tempat berbeda. Rapat pertama kongres dilakukan di Gedung Katholikee Jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katholik), Lapangan Banteng, Batavia. Soegondo membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar kongres tersebut dapat memperkuat semangat persatuan. Pidato selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Yamin yang menyebutkan bahwa di antara hukum penting yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah hukum, sejarah, pendidikan, hukum adat, dan kemauan untuk bersatu.
Rapat kedua diadakan pada 28 Oktober 1928 bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop. Rapat ini membahas persoalan pendidikan. Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara pendidikan anak di sekolah dan di rumah,juga pentingnya anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat, Batavia. Dalam sesi ini Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara itu Ramelan menyampaikan tentang gerakan kepanduan yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Pada hari terakhir, sebelum kongres ditutup, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan instrumen lagu “Indonesia Raya” kepada peserta kongres.
Kongres Perempuan
Perjuangan mencapai kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, namun juga oleh kaum perempuan Indonesia. Kegiatan bersama organisasi perempuan yang paling menonjol adalah Kongres Perempuan menjadi permulaan bersatunya organisasi perempuan di tanah air.
Pada 22-25 Desember 1928 bertempat di Gedung Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta, Kongres Perempuan pertama diadakan. Tercatat peserta kongres berjumlah 600 orang dari 30 organisasi perempuan yang menghadiri kongres tersebut. Keberhasilan kongres menghadirkan peserta yang tidak dapat dikatakan sedikit adalah berkat kegigihan panitia penyelenggara yang terdiri atas organisasi Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Perempuan-perempuan Sarekat Islam, Perempuan-perempuan Jong Java, Aisyiyah, dan Wanita Taman Siswa.
Penyelenggaraan Kongres Perempuan tidak lepas dari peristiwa Kongres Sumpah Pemuda yang diselenggarakan sebelumnya di Jakarta. Perhimpunan organisasi perempuan ini menekankan pada pentingnya persatuan untuk mencegah perpecahan di kalangan organisasi perempuan dengan alasan apapun termasuk urusan agama. Kongres berjalan agak alot karena masih ada perbedaan pendapat mengenai mosi reformasi perkawinan dan pendidikan terutama di kalangan organisasi perempuan Islam yang menentang perempuan dan laki-laki bersekolah dalam satu kelas. Hal lain yang diperdebatkan adalah penghapusan poligami yang diusung oleh organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen (Wieringa, 2010).
Kongres yang berjalan selama empat hari tersebut menghasilkan keputusan dan rekomendasi sebagai berikut: 1) disepakatinya pembentukan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia, Persatoean Perempoean Indonesia (PPI) setahun kemudian. PPI kemudian berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpoenan Isteri Indonesia (PPII), 2) PPII menerbitkan surat kabar secara mandiri 3) mencegah pernikahan anak-anak, 4) mendirikan Studie fonds, 5) memperkuat pendidikan kepanduan putri, 6) mengirimkan mosi kepada pemerintah yang isinya mendesak agar pemerintah memberikan memperhatikan dan dukungan dana kepada janda dan anak-anak, menolak pencabutan tunjangan pensiun dan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah putri.
Selang lima tahun kemudian diselenggarakan kembali Kongres Perempuan di Jakarta pada tahun 1933. Diketuai oleh Nyonya Suwandi, PPII sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Kedua karena masih banyak organisasi perempuan baru yang belum tergabung dalam PPII. Salah satu hal penting dalam Kongres Perempuan II adalah tercetusnya konsep Ibu Bangsa yang menekankan kewajiban perempuan Indonesia untuk menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar kepada nasionalisme dan kebangsaannya sendiri.
Kongres perempuan berikutnya diadakan di Bandung pada tahun 1938 dan Semarang pada tahun 1941. Mayoritas disepakati bahwa hasil dari putusan kongres ditujukan untuk kepentingan kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi hal kontrasnya adalah bahwa keanggotaan organisasi perempuan masih berasal dari lapisan atas. Terlepas dari kontroversi tersebut, sejarah Indonesia mencatat penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi gerak perjuangan nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan Dekrit Presiden RI No. 316 tahun 1959, bertepatan dengan peringatan Kongres Perempuan Indonesia ke-25, ditetapkan bahwa tanggal 22 Desember yang merupakan tanggal dimulainya Kongres Perempuan Pertama sebagai Hari Ibu.
Pers dan Sastra Pembawa Kemajuan
Stigma bahwa pemikiran kaum perempuan Indonesia jauh tertinggal dari kaum pria di awal abad ke-20 bisa terpatahkan apabila kita melihat adanya penerbitan Soenting Melajoe. Surat kabar ini adalah surat kabar pertama yang diterbitkan oleh perempuan. Rohana Kudus adalah redakturnya sekaligus wartawati perempuan pertama. Meski tidak pernah duduk di bangku sekolah formal, namun tulisan-tulisannya mampu membangkitkan semangat pemuda dan pergerakan nasional di Indonesia. Sebelumnya sudah ada surat kabar Poetri Hindia di Batavia pada tahun 1908 yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo namun usia penerbitan ini hanya sekitar 3 tahun seiring dengan kepopuleran Soenting Melajoe.
Tirto Adhi Soerjo merupakan orang pribumi pertama yang menggunakan surat kabar dan terbitan berkala sebagai alat pembentuk pendapat umum dan propaganda ide nasionalisme kebangsaan. Tirto adalah seorang pribumi pertama yang memiliki kesadaran pentingnya pers untuk membela kepentingan politik dan sosial masyarakat pribumi. Ia kemudian mendirikan Organisasi Sarekat Prijaji pada tahun 1906. Salah satu tujuannya adalah untuk memajukan rakyat pribumi dengan cara memberikan beasiswa dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketika berada di Bandung pada tahun 1907, ia menggagas penerbitan surat kabar Medan Prijaji yang diklaimnya sebagai pers pribumi pertama di Indonesia. Melalui surat kabar ini, ia menginginkan bangsa Hindia Olanda (Indonesia sekarang) maju dan dapat melepas ketertinggalannya dari bangsa lain. Ia menggunakan bahasa Melayu rendahan dalam menyajikan beritaberitanya karena menganggap bahasa ini demokratis. Selain itu Tirto juga menerbitkan majalah Soeloeh Keadilan, Pantjaran Warta, Soeara S.S (Staatsspoorwagen), dan Soeara Pegadaian.
Banyak tulisannya mengkritik pemerintah dan menyebarluaskan tindak sewenang-wenang pejabat kolonial. Pada tahun 1909 Tirto akhirnya dihukum dan diasingkan ke Lampung. Pada tahun 1912 dia diasingkan kembali ke Maluku, setelah sempat dibebaskan, karena tulisannya masih selalu mengkritik pemerintahan. Ia tutup usia pada tahun 1916 dalam usia yang masih muda, 38 tahun.
Menjelang tahun 1920, kritik terhadap kebijakan Belanda semakin ramai diberitakan pers bumiputera. Surat kabar Oetoesan Melajoe (1911) dan Soeara Perempuan (1918) menjadi suara Tidak hanya lewat terbitan berkala, dari ranah sastra terdapat beberapa karya yang menggugah kesadaran antikolonialisme dan membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia. Karya fenomenal yang ditulis oleh Multatuli (nama samaran Douwes Dekker) berjudul Maz Havelaar (1860) telah membuka mata dunia tentang kemelaratan rakyat pribumi di negara koloni. Selain itu, terdapat novel karya bangsa pribumi karya Mas Marco Kartodikromo yang berjudul Student Hidjo terbit pada 1918. Novel ini menceritakan tentang asal muasal kelahiran intelektual pribumi yang berasal dari kalangan elit rendahan atau borjuis kecil yang berani mengontraskan kehidupan di Belanda dengan di Hindia Belanda. Novel pribumi lain berjudul Hikayat Kadiroen karya Semaoen dan terbit pada tahun 1919. Novel ini kental dengan sudut pandang paham internasional yang mencoba menggambarkan situasi pergerakan yang berbasis nasional maupun internasional. untuk perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia dengan semboyan kemerdekaan.
Baca Kumpulan: Rangkuman Sejarah Kelas 11 SMA
