Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Manfaat, Dampak dan Evaluasi

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal | Kebijakan Moneter | Kebijakan Fiskal | Manfaat dan Dampak Kebijakan Ekonomi | Evaluasi Kebijakan Ekonomi |

Kebijakan Moneter

Pengertian Kebijakan Moneter

Menurut Bank Indonesia, kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang meliputi jumlah peredaran uang, uang primer, dan kredit moneter, serta pengendalian tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro.

Adapun indikator stabilitas ekonomi makro yaitu:

• Pertumbuhan ekonomi.
• Penurunan pengangguran.
• Laju inlasi rendah (kestabilan harga)

Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia.

Jenis Kebijakan Moneter

Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yaitu:

Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang longgar (easy money policy). Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara:

• Menurunkan tingkat suku bunga.
• Membeli surat berharga pemerintah.
• Menurunkan cadangan wajib minimum.
• Memberlakukan kebijakan kredit longgar.

Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). kebijakan ini bisa diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi dengan cara menurunkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara:

• Menaikkan tingkat suku bunga.
• Menjual surat berharga pemerintah.
• Menaikan cadangan wajib minimum.
• Memberlakukan kebijakan kredit ketat.

Instrumen Kebijakan Moneter

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:

• Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
• Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
• Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
• Penetapan tingkat diskonto.
• Penetapan cadangan wajib minimum.
• Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Mengacu pada pasal tersebut, setidaknya terdapat 4 instrumen kebijakan moneter, yaitu:

• Fasilitas Politik Diskonto Pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga.
• Operasi Pasar Terbuka (OPT) Merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral baik di pasar primer maupun sekunder melalui mekanisme lelang maupun non lelang. Contoh: Sertiikat Bank Indonesia (SBI).
• Cadangan Kas atau Giro Wajib Minimum (GWM) Adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini juga dikenal dengan cash ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikan dan menurunkan cadangan kasnya.
• Kebijakan Kredit Kebijakan ini bisa diterapkan dengan memberlakukan kredit secara ketat maupun longgar.

Perbedaan Kebijakan Moneter Ekspansif dan Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan moneter kontraktif (mengurangi jumlah uang yang beredar)	Instrument kebijakan moneter	Kebijakan moneter ekspansif (menambah jumlah uang yang beredar)
NAIK	Tingkat suku bunga (politik diskonto)	TURUN
JUAL	Surat berharga (operasi pasar terbuka)	BELI
NAIK	Cadangan kas (Giro wajib minimum)	TURUN
KETAT	Kebijakan kredit	LONGGAR

Kebijakan Fiskal

Konsep Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah sedangkan komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer.

Menurut Mankiw (2002), kebijakan fiskal merupakan aktivitas pemerintah terkait upaya (pengumpulan) penerimaan negara dan membelanjakannya. Sadono Sukirno (2015), menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Di Indonesia, yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan fiskal adalah kementerian keuangan.

Jenis Kebijakan Fiskal

Terdapat dua jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara:

• Menaikan pengeluaran pemerintah.
• Menaikan pembayaran transfer (transfer payment).
• Menurunkan pajak.

Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara:

• Menurunkan pengeluaran pemerintah.
• Menurunkan pembayaran transfer (transfer payment).
• Menaikkan pajak.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu:

• Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure)

Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara.

• Pembayaran Transfer (Transfer Payment)

Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya balas jasa atau timbal balik. Contoh: pemberian jaminan sosial dan beasiswa kepada mahasiswa.

• Pajak (Tax)

Penerapan kebijakan iskal menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikan atau menurunkan pajak.

Manfaat dan Dampak Kebijakan Ekonomi

 Secara umum, terdapat tiga manfaat yang bisa diambil dari penerapan kebijakan ekonomi, diantaranya yaitu:

• Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang.

• Mengatasi Pengangguran dan Meningkatnya Kesempatan Kerja

Kestabilan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan kebijakan moneter. Apabila kondisi ekonomi stabil, akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan usaha sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja yang berimbas pada tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran juga akan berkurang.

• Inflasi

Terkendali Hal ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi, karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi.

Adapun dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian, adalah :

• Pengaturan tingkat suku bunga

Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di Bank, sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya, sehingga jumlah peredaran uang naik.

• Jual beli surat berharga pemerintah

Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank, sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya apabila pemerintah melalui BI membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik.

• Cadangan wajib minimum

Kebijakan ini disebut juga Giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik, dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya.

• Pemberlakuan kredit

Kebijakan pemberlakukan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C (capital, character, capacity, condition of economics, and collateral) maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik.

Adapun dampak penerapan kebijakan iskal terhadap perekonomian, adalah :

• Pengeluaran pemerintah (Government expenditure)
• Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah.
• Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah menaikan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau produktif seperti pemberian modal usaha atau insentif – Kepada pelaku usaha akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk pembangunan akses atau infrastruktur yang akan memperlancar kegiatan ekonomi.
• Sedangkan pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah harga.
• Harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran atau belanja negara ini akan memberikan dampak pada meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi.

• Pembayaran transfer (transfer payment)

Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat, atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikan daya beli masyarakat.

• Pajak

Kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikan atau menurunkan tingkat pajak.

Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikan tingkat pajak ketika terjadi inflasi sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan, akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh.

Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan dengan tujuan utama yaitu mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Pada dasarnya, Bank Indonesia selaku penanggung jawab bank sentral sudah melakukan pekerjaanya dengan baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Begitu juga dengan kementerian keuangan, sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, ada yang tepat sasaran dan belum. Untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter maupun fiskal sudah tepat sasaran atau belum dan apakah harus dievaluasi atau tidak.

Baca Kumpulan: Rangkuman Ekonomi Kelas 11 SMA