Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 96, 97, 98, 99, 100, 101 Kurikulum Merdeka

KUNCI JAWABAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Dalam artikel ini, kami hadirkan kunci jawaban untuk Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP, MTS yang terdapat pada Halaman 96, 97, 98, 99, 100, 101. Informasi ini berguna sebagai panduan bagi siswa yang tengah mempelajari materi tersebut. Meskipun kunci jawaban disajikan di sini, kami menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam memanfaatkannya. Pemanfaatan kunci jawaban ini seharusnya tidak menjadi pengganti dari upaya siswa untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP, MTS, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan memiliki tujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Bagi guru, kunci jawaban menjadi alat untuk mendapatkan gambaran objektif tentang sejauh mana siswa dapat menyerap dan mengerti materi yang diajarkan. Oleh karena itu, kunci jawaban seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi.

Bagi orang tua yang membantu anak-anak mereka dengan tugas Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP, MTS, harapannya adalah bahwa keterlibatan dalam proses pembelajaran ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pemahaman anak terhadap materi tersebut. Melibatkan diri dalam pendidikan anak adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan pengetahuan mereka.


Bagi para guru Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP, MTS, kami menyediakan kunci jawaban ini sebagai sumber referensi tambahan. Selain kunci jawaban, wislah.com juga berpartisipasi aktif dalam Kurikulum Merdeka. Kami menyediakan berbagai materi, termasuk buku paket siswa dan guru, modul ajar guru, materi ajar untuk semua mata pelajaran, dan banyak lagi. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Semoga kontribusi kami di wislah.com dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kami berharap dukungan doa agar wislah.com terus tumbuh dan berkembang, sehingga niat baik kami dalam menyediakan sumber daya pendidikan dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Baca Juga : Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 26, 27, 28, 29, 30, 31 Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 96, 97, 98, 99, 100, 101

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ….

A. adil

B. mandiri

C. pesanan

D. tekanan

Jawaban:

A. adil

2. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ….

A. musyawarah

B. demonstrasi

C. surat kaleng

D. petisi

Jawaban:

A. musyawarah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undangundang, Peraturan Daerah

B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

Jawaban:

D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

4. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ….

A. Undang-Undang

B. Keputusan Presiden

C. Peraturan Pemerintah

D. Surat Keputusan

Jawaban:

A. Undang-Undang

5. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….

A. kejelasan tujuan

B. kejelasan rumusan

C. organ pembentuk

D. kesesuaian

Jawaban:

B. kejelasan rumusan

Baca Juga : Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 59, 60, 61, 62, 63 Kurikulum Merdeka

6. Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ….

A. Undang-Undang (UU)

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

C. Peraturan Presiden (Perpres)

D. Keputusan Presiden (Keppres)

Jawaban:

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

7. Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ….

A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan

B. perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan

C. pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan

D. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan

Jawaban:

A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan

8. Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.

1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.

2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.

3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.

4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja. Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (4)

B. (1), (2), dan (3)

C. (1), (2), dan (4)

D. (2), (3), dan (4)

Jawaban:

B. (1), (2), dan (3)

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1) Membersihkan tempat tidur

2) Menghormati semua anggota keluarga

3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya

4) Membantu orang tua membersihkan rumah


Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (4)

Jawaban:

B. (1), (2), dan (4)

10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2) Presiden/Pemerintah/Menteri

3) Mahkamah Konstitusi (MK)

4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), dan (2)

B. (1), dan (3)

C. (2), dan (4)

D. (3), dan (4)

Jawaban:

A. (1), dan (2)

Baca Juga : Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 124, 125, 126, 127, 128, 129 Kurikulum Merdeka

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Terdapat hirarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dalam UndangUndang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Coba sebutkan tata urutannya beserta dengan penjelasan singkat dari masingmasing peraturan perundang-undangan tersebut!

2. Dalam situasi yang genting seperti situasi pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut kalian, mengapa pemerintah harus mengeluarkan Perppu? Apakah tidak cukup dengan adanya UU saja?

3. Setiap peraturan pasti ada dasar hukum/undang-undang yang dijadikan rujukan serta tidak boleh dilanggar. Jika kita melihat piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat, landasan dasar apa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut?

4. Data dari Kemenkumham menyebutkan bahwa per 18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan. Adapun jumlahnya terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat. Berdasarkan data tersebut, coba kalian buat dalam bentuk infograik dan sertakan juga analisis atau penjelasan singkat di bagian bawahnya.

5. Adanya aturan atau tata tertib, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan/ masyarakat, maupun negara dibuat agar tercipta kedamaian, kedisiplinan, dan ketertiban bersama. Hal tersebut akan terwujud jika kita sebagai warga negara patuh terhadap aturan atau tata tertib yang ada tersebut. Sebagai generasi penerus, apa yang akan kalian lakukan dalam upaya terciptanya tujuan-tujuan tersebut?

Jawaban:

1. Tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang (UU):

Merupakan produk hukum tertinggi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. UU menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Peraturan Pemerintah (PP):

Ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan UU. Merupakan peraturan perundang-undangan tingkat kedua setelah UU.

c. Peraturan Presiden (Perpres):

Ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan PP atau UU yang mengamanatkan kepada Presiden untuk mengaturnya.

d. Peraturan Menteri (Permen):

Ditetapkan oleh menteri yang memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan UU atau PP. Merupakan peraturan tingkat di bawah Perpres.

e. Peraturan Daerah (Perda):

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai peraturan hukum di tingkat daerah, sesuai dengan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK):

Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut.

2. Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi genting seperti pandemi Covid-19 karena Perppu memungkinkan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah darurat tanpa menunggu pembahasan di DPR. Perppu memiliki kekuatan hukum sejak diundangkan, namun harus disetujui oleh DPR dalam jangka waktu tertentu. Dalam situasi darurat seperti pandemi, kecepatan pengambilan keputusan sangat penting, dan Perppu memberikan fleksibilitas tersebut.

Baca Juga : Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 157, 158, 159, 160, 161, 162 Kurikulum Merdeka

3. Landasan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD NRI 1945 menjadi konstitusi negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelaksanaan ketentuan konstitusi.

4. Analisis:

– Jumlah peraturan yang mencapai 42.161 menunjukkan kompleksitas sistem perundang-undangan di Indonesia.

– Jumlah peraturan menteri yang tinggi mungkin menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur sektor-sektor tertentu yang memerlukan regulasi lebih spesifik.

– Keseimbangan antara peraturan pusat dan daerah perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik regulasi.

5. Sebagai generasi penerus, upaya untuk menciptakan kedamaian, kedisiplinan, dan ketertiban dapat dilakukan dengan:

– Memahami dan menghormati aturan yang ada.

– Menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitar.

– Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam penyelesaian konflik.

– Menjadi contoh dalam mematuhi aturan untuk membangun budaya kedisiplinan dan tanggung jawab bersama.

Penutup

Sebagai akhir dari informasi ini, kami di wislah.com berharap bahwa kunci jawaban yang disediakan untuk Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 96, 97, 98, 99, 100, 101 akan memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pembelajaran. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan kunci jawaban seharusnya tidak menggantikan usaha siswa untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan.

Kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik siswa, orang tua, maupun guru, untuk melihat kunci jawaban ini sebagai alat bantu yang mendukung, bukan pengganti dari upaya aktif dalam proses pembelajaran. Bagi guru, semoga kunci jawaban ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam mengevaluasi pemahaman siswa.

Di samping itu, wislah.com berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, memberikan dukungan dengan menyediakan berbagai materi pendidikan. Kami berharap bahwa kontribusi kami dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Doa dan dukungan dari semua pihak sangat kami hargai. Semoga wislah.com terus berkembang dan menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di tanah air. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi Anda. Selamat belajar dan berkembang!

Related posts