Dampak Penjajahan Jepang di Berbagai Bidang | Dampak di Bidang Sosial | Dampak di Bidang Pemerintahan | Dampak di Bidang Budaya dan Pendidikan | Dampak di Bidang Militer | Mobilisasi Perempuan dan Tenaga Kerja | Beberapa Dampak Positif |
Dampak di Bidang Sosial
Pada dasarnya, ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Pertama, menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. Kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Kedua hal ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan Jepang di Indonesia (Ricklefs, 2008). Oleh karena itu, bagi orang-orang Eropa (terutama orang Belanda) dan Indo (keturunan campuran bangsa bumiputera dan Eropa), kedatangan Jepang dilihat sebagai sumber malapetaka.
Pada masa awal penjajahan Jepang, orang-orang Eropa (termasuk Belanda dan Indo) serta beberapa orang Tionghoa ternyata menjadi sasaran amukan penduduk lokal di beberapa daerah seperti Cirebon dan Solo. Rumah dan tempat usaha mereka diserang dan dijarah oleh penduduk lokal (Aziz, 1955). Dalam situasi peralihan kekuasaan, kekerasan seringkali terjadi karena luapan emosi dan kurangnya kontrol. Tentara Jepang berusaha mencegah agar hal ini tidak meluas ke wilayah lain dan berubah menjadi revolusi yang tak menguntungkan bagi Jepang sendiri (Ricklefs, 2008). Selanjutnya, pihak Jepang menangkap orang-orang Eropa dan mengirim mereka ke kamp-kamp interniran dengan kondisi yang menyedihkan. Beberapa tenaga ahli dari kalangan orang Eropa tetap dipertahankan untuk membantu Jepang, namun saat datang penggantinya dari kalangan orang Jepang maka mereka disingkirkan (Kurasawa, 2016). Bagi orang-orang Indonesia, rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang kulit putih (Eropa) pun bisa kalah. Nantinya, hal ini juga memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa kita juga pasti dapat mengalahkan bangsa Barat (Inggris, Australia, dan Belanda) dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945-1949.
Dengan penangkapan orang-orang Eropa dan berkuasanya Jepang, maka terjadi perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis.
Dampak di Bidang Pemerintahan
Saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat lokal ini seringkali berada dalam posisi yang dilematis karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya seperti di beberapa kawasan Sumatra Timur (sekarang Sumatra Utara), Brebes, Tegal, dan Pemalang karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang harus dicegah agar tidak berulang di masa kini dan masa yang akan datang.
Dampak di Bidang Budaya dan Pendidikan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya. Sebagai gantinya, Jepang berusaha mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan Bahasa Belanda. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Namun, karena kurangnya guru yang tersedia dan sedikitnya orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, pada akhirnya Bahasa Indonesialah yang digunakan secara luas.
Karya sastra yang berbahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Karya-karya itu misalnya berupa cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa yang disponsori oleh Jepang seperti majalah Djawa Baroe. Selain memuat karya sastra dan propaganda, majalah ini juga memuat cerita rakyat, esai, dan skenario film (Ensiklopedia Sastra Indonesia, 2016).
Dari segi pendidikan, Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika di masa penjajahan Belanda pendidikan formal sistem persekolahannya sangat rumit dan diatur berdasarkan ras, Jepang menyeragamkannya sehingga lebih egaliter. Kalian dapat melihat diagram di bawah ini untuk mengetahui sistem pendidikan di masa itu.
- Sekolah Rakyat (Kokkumin Gakko) 6 tahun
- Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) 3 tahun
- Sekolah Menengah Atas (Koto Chu Gakko) 3 tahun
Selain ketiga sekolah tersebut, pemerintahan penjajahan Jepang sebenarnya juga menyediakan sekolah kejuruan, sekolah guru, dan beberapa pendidikan tinggi. Namun, sekolah-sekolah tersebut menjadi kurang efektif karena suasana perang yang sedang berlangsung. Para pelajar dan mahasiswa diberikan latihan militer yang dianggap lebih penting bagi Jepang. Suhario Parmodiwiryo (2015) yang pada saat itu sedang menjalani pendidikan kedokteran menuliskan dalam memoarnya: “Orang Jepang menginginkan kami para mahasiswa untuk membentuk ‘kelompok kepemimpinan’ dan berlatih di depan umum dengan gaya militer, untuk memberi kesan kepada orang-orang bahwa sebagai pemimpin dalam masyarakat, kami bersedia memperluas kekuasaan mereka. Kami tidak ingin berdebat di antara kami sendiri dan berusaha menghindarinya. Tetapi Kempetai, polisi rahasia Jepang yang paling tangguh dan paling kejam, memanggil kami dan menjelaskan bahwa mereka akan memastikan kami mematuhinya. Mereka memiliki kekuatan. Kami tidak mungkin berurusan dengan mereka kecuali kami menekan perasaan kami dan menerima kenyataan dominasi mereka.”
Dampak di Bidang Militer
Selain sekolah-sekolah yang bersifat umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi militer. Ada beberapa organisasi militer penting yang juga didirikan oleh Jepang di Indonesia, yaitu Heiho (prajurit pembantu Jepang), PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa, serta Giyugun di Sumatra (Imran, 2012). Beberapa organisasi semi militer pun didirikan seperti Seinendan (Barisan Pemuda Indonesia) dan Keibodan (Organisasi Keamanan). Melalui berbagai pelatihan di organisasi militer maupun semi militer inilah para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya sangat berguna pada periode berikutnya, yaitu saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan Sekutu (termasuk Belanda) yang datang setelah Jepang kalah perang.
Mobilisasi Perempuan dan Tenaga Kerja
Pada masa penjajahan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi yang disebut sebagai Fujinkai. Para perempuan dalam organisasi ini diberikan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi, namun tetap dalam pengawasan ketat dari Jepang.
Para perempuan Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, saat terjadi kelaparan, ibu-ibu Fujinkai memperkenalkan makanan alternatif berupa bubur campuran yang dinamakan ‘bubur perjuangan’, ‘bubur Asia Timur Raya’, dan sebagainya (Kurasawa, 2016). Kosasih (2019) menyebut Fujinkai mempertemukan perempuan Indonesia dari berbagai kelas sosial sehingga jangkauan komunikasi dan pergerakan perempuan menjadi semakin luas.
Selain mendapat kesempatan untuk bergerak, banyak juga perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang, misalnya dalam bentuk Jugun Ianfu. Banyak di antara para perempuan ini yang ditipu akan disekolahkan atau diberi pekerjaan. Beberapa di antara mereka bahkan diambil paksa atau diculik dari desanya dan kemudian dijadikan perempuan penghibur bagi orang Jepang.
Fenomena Jugun Ianfu juga dapat ditemukan di daerah jajahan Jepang lainnya, seperti Korea dan Tiongkok. Para perempuan Jugun Ianfu adalah korban perang. Nasib mereka sangat menyedihkan, banyak di antara mereka yang menderita penyakit fisik dan mental. Saat perang berakhir, mereka tidak berani bersuara karena berbagai hal, mulai dari trauma hingga rasa malu. Pada awalnya, pihak Jepang juga tidak mengakui masalah ini hingga pada bulan Desember 1991, tiga orang mantan Jugun Ianfu dari Korea bersuara dan menuntut permintaan maaf serta ganti rugi dari pemerintah Jepang (Tempo, 25 Juli 1992). Bagaimana dengan nasib para mantan Jugun Ianfu di Indonesia? Apakah mereka juga mendapatkan ganti rugi? Kalian dapat menelusuri berbagai sumber sejarah primer atau sekunder untuk menjawabnya.
Selain Jugun Ianfu, penderitaan di masa penjajahan Jepang juga dirasakan oleh para romusha. Secara harfiah, romusha berarti prajurit pekerja, meskipun dalam kenyataannya yang mereka jalani adalah kerja paksa. Model perekrutan romusha dilakukan secara terbuka melalui berbagai propaganda Jepang. Beberapa orang Indonesia tertarik untuk ikut menjadi romusha karena tertipu oleh propaganda Jepang yang ingin memakmurkan Asia Timur Raya. Namun, ada juga yang menjadi romusha karena terpaksa. Beberapa di antara mereka dipekerjakan di daerahnya sendiri, namun ada juga yang dikirim ke wilayah jajahan Jepang lainnya seperti ke Thailand dan Birma untuk proyek pembangunan rel kereta api atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Keadaan mereka juga sangat menyedihkan karena beban para pekerja yang berat dan kurang sandang maupun pangan. Banyak di antara romusha yang meninggal saat bekerja dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya.
Beberapa Dampak Positif
Selama masa penjajahan Jepang, rakyat banyak mengalami tekanan dan penderitaan akibat sistem yang eksploitatif dan kejam. Meskipun demikian, penjajahan Jepang di Indonesia juga meninggalkan dampak positif yang masih dapat dirasakan hingga saat ini, misalnya dalam bidang pertanian dengan diperkenalkannya sistem larikan (menanam mengikuti garis lurus) dalam penanaman padi.
Dalam periode singkat penjajahan Jepang di Indonesia, hubungan antara orang Indonesia dan Jepang tidak selamanya buruk. Tidak semua orang Jepang yang dikirim ke Indonesia pada saat itu adalah tentara, ada pula orang-orang sipil yang sengaja didatangkan dari Jepang untuk bekerja di berbagai industri dan kantor pemerintahan. Ada kalanya cinta bersemi dalam situasi yang sulit ini antara orang Indonesia dan Jepang walaupun sebenarnya dilarang, seperti kisah cinta Yamada Kyo dan Mansur di Bukittinggi. Dalam bukunya, Kurasawa (2016) menyebutkan bahwa Kyo adalah seorang karyawan hotel yang dimiliki oleh PT Daimaru. Ia jatuh cinta dan menikah dengan Mansur yang merupakan seorang karyawan Indonesia di hotel itu.
Baca Kumpulan: Rangkuman Sejarah Kelas 11 SMA
