UUD NRI Tahun 1945, Dasar Hukum Tertulis, Perumusan, Pengesahan dan Amandemen (Rangkuman Materi PPKn SMP/MTS Kelas 7 Bab II) Kurikulum Merdeka

  • Whatsapp
UUD NRI Tahun 1945, Dasar Hukum Tertulis, Perumusan, Pengesahan dan Amandemen (Rangkuman Materi PPKn SMP/MTS Kelas 7 Bab II) Kurikulum Merdeka

Rangkuman Materi PPKn SMP/MTS Kelas 7 Bab II | Kurikulum Merdeka | UUD NRI Tahun 1945 | Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Hukum Tertulis | Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 | Amendemen UUD NRI Tahun 1945 |

Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Hukum Tertulis

Dasar Hukum Tertulis

Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara per lu bersumber pada dasar hukum tertulis. Ibarat pohon besar, dasar hukum ter tulis adalah batang utama pohon tersebut.

Adapun undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis

Seperti telah disebutkan sebelumnya, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis agar dapat membuat berbagai undang-undang serta aturan lain yang benar-benar baik. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila.



Maka di tahun 1945 para pemimpin bangsa pun menyusun dasar hukum tertulis tersebut berdasarkan Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Kalau seluruh norma hukum di Indonesia diumpamakan seperti pohon besar, maka UUD NRI Tahun 1945 merupakan batangnya. UUD NRI Tahun 1945 inilah dasar hukum tertulis dan menjadi dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia.

Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah pondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat.

Baca Juga :   Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Fase D Kurikulum Merdeka 2022 (Download Contoh)

BPUPK lalu menugasi Panitia Sembilan untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945, Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti Mukadimah atau Pembukaan dasar hukum tertulis.

Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945, semua setuju Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk Panitia Dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Panitia Dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno . BPUPKI juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air (PETA) yang diketuai Abikusno Cokrosuyoso.

Panitia Dasar hukum tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada tiga hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD). Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.

Kini giliran Panitia Perancang UUD yang bekerja. Panitia ini berangggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal: (1) lambang negara; (2) negara kesatuan; serta (3) sebutan lembaga Majlis Permusyawaratan Rakyat. BPUPK lalu bersidang menetapkan tiga hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia merdeka. Kedua, Pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang- Rancangan UUD tersebut berisi antara lain:

  • Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya.
  • Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.
  • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
  • Bendera nasional adalah sang saka Merah Putih.
  • Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. Selesailah perumusan naskah UUD tersebut.

Proses Pengesahan UUD NRI 1945

Setelah selesai merumuskan naskah UUD, BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK.

Baca Juga :   Hukum Bacaan Alif Lām Syamsiyyah dan Alif Lām Qamariyyah, Pengertian, Huruf, Contoh dan Hukum (Rangkuman Materi PAI SMP Kelas 7 Bab I) Kurikulum Merdeka

Tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Esok harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya.




Ada tiga keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI Tahun 1945. Resmilah Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa UUD NRI Tahun 1945 itu.

Dengan ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945, bangsa Indonesia patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila diibaratkan pohon, negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila serta batang yang kokoh berupa UUD NRI Tahun 1945.

Sistematika UUD NRI Tahun 1945

Sebagai dasar hukum tertulis, UUD NRI Tahun 1945 sudah selesai dirumuskan. Kalian tentu ingin tahu bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tersebut? Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup tiga hal. Pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian batang tubuh. Ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amendemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari empat alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

Para ahli menyebut batang tubuh itu, “Merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu.” Untuk memperjelas isi batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, maka selanjutnya ada bagian penjelasan yang dilampirkan. Lampiran penjelasan itu terdapat di dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, tanggal 15 Februari 1946.

Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Perubahan Undang-Undang juga disebut sebagai amendemen. Di Indonesia perubahan atau amendemen Undang-Undang juga telah dilakukan, termasuk perubahan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002.

Baca Juga :   Bilangan Bulat, Pengertian, Macam, Contoh dan Cara Menghitung (Rangkuman Materi Matematika SMP/MTS Kelas 7 Bab I) Kurikulum Merdeka

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 itu. Setelah sekitar setengah abad Indonesia merdeka, kehidupan bermasyarakat tentu berubah. Masyarakat ingin kehidupan politik yang lebih demokratis, agar masyarakat lebih bebas berpendapat serta dapat memilih pemimpin secara langsung.

MPR memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Maka dilakukanlah Amendemen UUD NRI Tahun 1945. Beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar itu pun diubah secara bertahap melalui sidang-sidang MPR.

Tahap Perubahan Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan empat kali. Perubahan pertama dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 14-19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amendemen ini. Perubahan kedua adalah melalui sidang pada tanggal 1-18 Agustus 2000 untuk mengubah 25 pasal pada lima bab.

Selanjutnya adalah amendemen ketiga yang mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Amendemen keempat adalah melalui Sidang MPR pada tanggal 1-10 Agustus 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya.

Hasil Perubahan Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Amendemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan. Seperti pada amendemen pertama yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjabat, presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih lagi.

Pada amendemen kedua ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu setiap orang sepenuhnya bebas memilih wakilnya untuk menjadi anggota DPR.

Bukan hanya memilih wakilnya di DPR, rakyat juga bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat di MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ditegaskan dalam amendemen ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Amendemen keempat UUD NRI Tahun 1945 antara lain menyangkut masalah pendidikan. Dalam amendemen ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20 persen dari anggaran negara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.




Related posts