50 Judul Skripsi Hukum Perdata Terbaru dari Berbagai Kampus Tentang Banyak Subjek dan Objek Bahasan

Judul Skripsi

Judul Skripsi Hukum Perdata Terbaru | Kualitatif | Kuantitatif | Contoh Judul Skripsi | Stud Kasus | Survei | Angket |

Judul Skripsi Hukum Perdata

Judul skripsi Hukum Perdata sama pentingnya dengan skripsi Hukum Perdata itu sendiri. Karena apa yang akan diteliti spiritnya datang dari judul skripsi tersebut. Jadi jangan anggap remeh dalam menentukan judul skripsi. Tentunya dibalik judul skripsi, tersebut ada data yang kamu harus siapkan dalam proses pengajuan judul setidaknya bisa dipertahankan sampai dengan uji proposal penelitian.

Pentingnya Memilih Judul Skripsi yang Baik dan Tepat

Memilih judul skripsi yang baik dan tepat sangat penting karena mempengaruhi kesuksesan penelitian dan penulisan. Berikut beberapa alasan pentingnya memilih judul skripsi yang baik dan tepat:


  • Menentukan fokus penelitian: Judul yang baik dan tepat membantu menentukan fokus penelitian dan memberikan arahan bagi penulisan skripsi.
  • Menarik perhatian pembaca: Judul yang baik dan menarik akan memikat perhatian pembaca dan membantu mempromosikan penelitian.
  • Mendorong kreativitas: Judul yang baik dan tepat dapat mendorong kreativitas dan membantu penulis mengembangkan ide dan teori baru.
  • Menjaga konsistensi: Judul yang baik dan tepat memastikan bahwa penulisan skripsi tetap konsisten dan fokus pada topik yang dipilih.
  • Meningkatkan relevansi dan validitas: Judul yang baik dan tepat akan memastikan bahwa penelitian memiliki relevansi dan validitas yang baik.

Dengan mempertimbangkan pentingnya judul skripsi yang baik dan tepat, mahasiswa harus berusaha untuk memilih judul yang sesuai dengan minat dan bidang penelitian mereka.

Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Terbaru

Berikut ini adalah kumpulan contoh judul skripsi Hukum Perdata terbaru, yang inspirasinya diambil dari berbagai kampus besar di Indonesia:


  • Analisis Putusan No. 80/PDT/2015 tentang Sengketa Warisan Tanah
  • Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tentang Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli
  • Implementasi Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia
  • Analisis Putusan No. 29/PDT/2017 tentang Perselisihan Harta Bersama dalam Perceraian
  • Studi Kasus Putusan No. 33/PDT/2019 tentang Gugatan Pembatalan Akta Warisan
  • Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus Putusan No. 56/PDT/2021
  • Analisis Putusan No. 30/PDT/2016 tentang Gugatan Pembatalan Akta Hibah
  • Implementasi Konsep Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia
  • Studi Kasus Putusan No. 25/PDT/2020 tentang Sengketa Warisan Tanah Berdasarkan Hukum Adat
  • Analisis Putusan No. 40/PDT/2018 tentang Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah di Bali
  • Analisis Putusan No. 50/PDT/2017 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kontrak Jual Beli
  • Studi Kasus Putusan No. 60/PDT/2019 tentang Gugatan Pembatalan Akta Warisan dengan Berbagai Alasan
  • Implementasi Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Indonesia
  • Analisis Putusan No. 70/PDT/2016 tentang Perselisihan Harta Bersama dalam Perceraian Berdasarkan Hukum Adat
  • Studi Kasus Putusan No. 80/PDT/2018 tentang Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960
  • Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus Putusan No. 90/PDT/2021 tentang Gugatan Konsumen terhadap Penjual
  • Analisis Putusan No. 100/PDT/2015 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Adat
  • Implementasi Konsep Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan No. 110/PDT/2017
  • Studi Kasus Putusan No. 120/PDT/2020 tentang Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Berdasarkan Hukum Adat dan UU No. 5 Tahun 1960
  • Analisis Putusan No. 130/PDT/2018 tentang Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah di Bali Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Adat Bali
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. ABC Jakarta Terhadap Konsumen Barang Topsi yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. XYZ Surabaya Terhadap Konsumen Barang EcoBag yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. DEF Bali Terhadap Konsumen Barang EcoFriendly yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. GHI Bandung Terhadap Konsumen Barang GreenCare yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. JKL Medan Terhadap Konsumen Barang EcoLife yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. MNO Jakarta Terhadap Konsumen Barang EcoStyle yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. PQR Surabaya Terhadap Konsumen Barang EcoGreen yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. STU Bali Terhadap Konsumen Barang EcoFriend yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. VWX Bandung Terhadap Konsumen Barang EcoFriendlyLife yang Terdapat Cacat Produk Didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Analisa Atas Tanggung Jawab Hukum yang diberikan Oleh PT. YZ Medan Terhadap Konsumen Barang
  • Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tanah Milik Desa Dalam Rangka Pembangunan Perumahan Dan Perdagangan Di Daerah Tangerang Barat.
  • Tinjauan Hukum Adat Pemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Acara Adat Dayak Benuaq Di Kalimantan Tengah.
  • Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Etnis Toraja Di Sulawesi Selatan.
  • Analisis Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Mekanisme Pembebasan Tanah Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960.
  • Tinjauan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Batak Toba Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Dayak Bidayuh Di Kalimantan Timur.
  • Analisis Atas Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Sasak Di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Mentawai Di Sumatera Barat.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Bugis Di Sulawesi Selatan.
  • Analisis Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Bima Di Nusa Tenggara Barat.
  • Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Hukum Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Jawa Timur.
  • Analisis Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kalimantan Selatan.
  • Tinjauan Hukum Atas Konsep Hukum Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Toraja Di Sulawesi Tengah.
  • Analisis Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Batak Karo Di Sumatera Utara.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Madura Di Jawa Timur.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Aceh Di Sumatera Utara.
  • Analisis Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Iban Di Kalimantan Barat.
  • Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Bugis Di Sulawesi Selatan.
  • Analisis Atas Perlindungan Tanah Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tanah Adat Pada Masyarakat Suku Bima Di Nusa Tenggara Barat.

Penutup (Penting)

Terimakasih sudah mengunjungi wislah.com edisi khusus “judul skripsi”, sebuah katergori khusus untuk kamu yang sedang dan atau akan menyelesaikan perkualihan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support selalu kamu, karena kami belum mendapatkan pendanaan untuk pengembangan website ini. 

Related posts