Tingkatan Penilaian Akreditasi Puskesmas: Kesehatan adalah aspek krusial dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam berbagai sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Di Republik Indonesia, akreditasi Puskesmas adalah salah satu mekanisme penting yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dasar hukum akreditasi Puskesmas didasarkan pada perundangan tertentu, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015. Tulisan ini akan membahas secara detail tingkatan penilaian akreditasi Puskesmas, dari dasar hukum hingga elemen-elemen penilaian yang digunakan dalam proses tersebut.
A. Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas
Dasar hukum yang mengatur pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas di Republik Indonesia sangat penting untuk memahami kerangka kerja akreditasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menggambarkan definisi kesehatan sebagai keadaan yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 7 menyebutkan sumber daya di bidang kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang melibatkan berbagai aspek seperti dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan teknologi yang digunakan dalam upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 30 Ayat 1 mengenai jenis pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, yang kemudian dibagi menjadi tiga tingkat yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
Selain itu, persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini disusun oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan juga ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk pengaturan pelayanan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 memperjelas tentang jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pasal 6 Ayat 1 mengatur berbagai persyaratan untuk Puskesmas dalam melaksanakan kerja sama fasilitas kesehatan, termasuk surat izin operasional, surat izin praktik bagi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, dan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Salah satu persyaratan utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah persyaratan akreditasi. Puskesmas yang hendak menjalankan program pemerintah, khususnya BPJS Kesehatan, harus menjalani proses akreditasi. Hal ini mendorong Puskesmas untuk melakukan pembenahan internal dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan memperoleh perjanjian kerja sama.
B. Akreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan kepada Puskesmas oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pengakuan ini diberikan setelah Puskesmas dinilai telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Proses akreditasi ini menjadi landasan penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkelanjutan. Dengan akreditasi, masyarakat dapat memiliki kepercayaan lebih dalam kualitas pelayanan yang mereka terima.
C. Jenis Akreditasi Puskesmas
Proses akreditasi Puskesmas membedakan beberapa jenis akreditasi berdasarkan pencapaian nilai tertentu dalam elemen-elemen penilaian. Jenis akreditasi tersebut adalah:
- Tidak Terakreditasi: Puskesmas dengan pencapaian nilai yang belum memenuhi standar akreditasi.
- Terakreditasi Dasar: Puskesmas dengan pencapaian nilai yang memenuhi standar dasar akreditasi.
- Terakreditasi Madya: Puskesmas dengan pencapaian nilai yang memenuhi standar madya akreditasi.
- Terakreditasi Utama: Puskesmas dengan pencapaian nilai yang memenuhi standar utama akreditasi.
- Terakreditasi Paripurna: Puskesmas dengan pencapaian nilai yang memenuhi semua standar akreditasi.
Predikat akreditasi yang diberikan pada Puskesmas akan sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Masing-masing predikat memiliki persyaratan dan standar yang berbeda, dan Puskesmas harus bekerja keras untuk mencapai predikat yang lebih tinggi.
D. Elemen Penilaian Akreditasi Puskesmas
Proses akreditasi Puskesmas melibatkan penilaian terhadap berbagai elemen penilaian yang sangat rinci. Ada sejumlah elemen penilaian yang mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan. Penilaian ini dilakukan oleh surveyor akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Elemen-elemen penilaian ini terbagi menjadi tiga bagian besar:
- Standar Administrasi dan Manajemen: Bagian ini mencakup penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan Puskesmas, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas, serta upaya peningkatan mutu Puskesmas.
- Standar Program Puskesmas: Bagian ini fokus pada penilaian program Puskesmas yang berorientasi pada sasaran, kepemimpinan dan manajemen program Puskesmas, serta pencapaian sasaran kinerja dan Millennium Development Goals (MDG’s).
- Standar Pelayanan Medis: Bagian ini berhubungan dengan penilaian layanan klinis yang berorientasi pada pasien, manajemen penunjang pelayanan klinis, serta upaya peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
Setiap bagian memiliki berbagai bab yang lebih mendalam, masing-masing dengan elemen penilaian yang berbeda. Keseluruhan jumlah elemen penilaian yang harus dinilai adalah 772 elemen. Cara penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 telah ditetapkan secara rinci.
E. Proses Penilaian Akreditasi Puskesmas
Proses penilaian akreditasi Puskesmas merupakan tahapan kritis yang harus dilalui oleh Puskesmas. Ini adalah langkah-langkah dalam proses akreditasi menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan:
- Penetapan Tim Pendamping: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan tim pendamping akreditasi.
- Penunjukan Puskesmas: Dinas Kesehatan menetapkan Puskesmas yang akan didampingi dalam proses akreditasi.
- Lokarya: Dinas Kesehatan melakukan lokarya kepada Puskesmas yang akan dinilai, menggalang komitmen Puskesmas dalam melaksanakan akreditasi.
- Pemahaman Instrumen Akreditasi: Tim pendamping memberikan pemahaman tentang instrumen akreditasi kepada Puskesmas.
- Self Assessment: Puskesmas mempersiapkan seluruh dokumen internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk akreditasi, selain itu, mereka melakukan self assessment.
- Konsolidasi Hasil Self Assessment: Penilaian hasil self assessment menjadi panduan dalam mengidentifikasi kekurangan Puskesmas dalam mencapai akreditasi.
- Persiapan Dokumen Persyaratan: Puskesmas mempersiapkan dokumen persyaratan dan memperbaiki sistem mereka dengan bantuan pendampingan dari Dinas Kesehatan dalam selang waktu yang ditetapkan.
- Penilaian Pra-Sertifikasi: Penilaian pra-sertifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan jika hasilnya memenuhi standar, maka Puskesmas dapat mengajukan penilaian akreditasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Penutup
Penilaian akreditasi Puskesmas adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat mencapai standar yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan ketat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Melalui berbagai jenis akreditasi dan elemen-elemen penilaian yang komprehensif, Puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan akreditasi yang diperoleh, Puskesmas dapat menjalankan program pemerintah, termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat secara luas. Proses akreditasi ini adalah langkah penting dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
