Sejarah Singkat Kabupaten Grobogan | Profil Kabupaten Grobogan | Baca Sejarah Kota dan Kabupaten di Indonesia di Wislah.com |
Sejarah Singkat Kabupaten Grobogan (Sejarah dan Profil) Lengkap
Grobogan telah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Kuno. Daerah ini pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibukotanya di Medhang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Salah satu kisah terkenal berkaitan dengan tempat ini adalah cerita tentang Ajisaka.
Pusat kerajaan ini kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang i Bhumi Mataram atau Medang Mat i Watu atau Medang i Poh Pitu atau Medang ri Mamratipura. Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi kerajaan tersebut.
Sementara pada masa kerajaan Majapahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Tarub, dan Bondan Kejawan. Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk Daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayoko Ponorogo: Adipati Surodiningrat.
Dalam masa Perang Prangwadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana (RM Said) dan Pangeran mangkubumi.
Sedangkan berdasarkan sejarah hari jadinya, keberadaan Kabupaten Grobogan berawal pada hari Senin Kliwon 21 Jumadilakhir 1650 atau 4 Maret 1726. Sejarah ini diambil dari cerita saat Susuhunan Amangkurat IV mengangkat seorang abdi yang telah berjasa kepadanya.
Ng. Wongsodipo, nama abdi itu, kemudian diangkat menjadi bupati Tanah Monconagari yang menjadi taklukan raja yakni Grobogan dengan gelar R.T. Martopuro. Wilayah kekuasaannya meliputi Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan serta beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Solo (babad Kartasura atau Babad Pacina 172-174). Karena pada saat itu Kartasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada kemenakan sekaligus menantunya yang bernama R.T. Suryonagoro (Suwandi), sementara R. T. Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. R.T. Suryonagoro diserahi tugas untuk menciptakan struktur pemerintahan kabupaten pangreh praja, seperti adanya bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa. Pada saat itu, Ibukota kabupaten berada di Grobogan, namun pada tahun 1864, ibukota dipindah ke Purwodadi.
Saat Indonesia dijajah Belanda, pemerintah kolonial membagi beberapa wilayah dalam beberapa Gewesten yang bersifat administratif yang kemudian dibagibagi lagi dalam Regentschap.
Regentschap Grobogan saat itu berada dalam lingkungan Semarang Gewest. Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit pada tahun 1905, regentschap diberi hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan Daerah. Regentschap Grobogan memperoleh otonomi penuh mulai tahun 1908.
Pada tahun 1928, berdasarkan Staatbad 1928 No. 117, Kabupaten Grobogan mendapat tambahan dua distrik dari Kabupaten Demak yaitu Distrik Manggar dengan ibukota di Godong dan Distrik Singenkidul dengan ibukota di Gubug.
Pada tahun 1933, kabupaten Grobogan juga memperoleh tambahan Asistenan Klambu dari Distrik Undaan Kudus. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu dengan Undang-undang No. 27 tahun 1942.
Menurut UU ini, seluruh Jawa kecuali daerah Vorstenlanden dibagi atas : Syuu (Karesidenen), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son (Onder Distrik), dan Ku (Kelurahan/Desa).
Setelah Indonesia merdeka dan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu : Propinsi, Kabupaten, dan Desa (Kota Kecil). Selanjutnya berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 dibentuklah Daerah-daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Dengan demikian UU inilah yang mendasari pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. Dengan Perda Kabupaten Dati II Grobogan No. 11 Tahun 1991, maka ditetapkan pula bahwa Hari Jadi Kabupaten Grobogan adalah : Hari Senin Kliwon, 21 Jumadil Akhir 1650 atau 4 Maret 1726 atau 1 Rajab 1138 H. Ketentuan ini berdasar pada peristiwa saat diangkatnya R.T. Martopuro sebagai Bupati Monconagari di Grobogan.
