Antropologi Politik Adalah | Pengertian Antropologi Politik Menurut Para Ahli | Manfaat dan Tujuan Antropologi Politik | Ciri Ciri Antropologi Politik | Sejarah Antropologi Politik |
Pengertian Antropologi Politik Menurut Para Ahli
Berikut adalah beberapa Pengertian Antropologi Politik Menurut Para Ahli yang dikutip dari beberapa sumber:
- Menurut J. Spencer, Antropologi politik adalah subdisiplin dari antropologi sosial dan budaya yang berkaitan dengan studi komparatif, studi lapangan tentang politik dan politik.
- Menurut Georger Balandier, Antropologi politik adalah peralatan untuk membeberkan dan mempelajari berbagai pranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, serta sistem-sistem pemikiran atas landasan apa semua didasarkan.
- Menurut Koentjaraningrat, Antropologi politik untuk mencari hubungan antara kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik dalam segala macam negara dengan berbagai macam sistem pemerintahan, serta permasalahan yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan politik itu.
- Menurut Teuku Kemal Fasya, Antropologi Politik adalah cabang antropologi yang mengkaji masalah politik pada aspek perilaku para aktor dan kebudayaan politik masyarakat.
Manfaat dan Tujuan Antropologi Politik
Berikut adalah penjelasan tentang manfaat Tujuan Antropologi Politik;
- Manfaat antropologi politik untuk Indonesia ke depan adalah mengkaji pergerakan aktor politik, turut mengambil bagian dalam berbagai konflik vertikal dan konflik horizontal di berbagai daerah terjadinya keberingasan sosial dan benturan atau kerusuhan sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya serta daerah-daerah lainnya di Indonesia.
- Antropologi politik secara holistik dan komprehensif dapat menyuguhkan adaptasi kebudayaan dan metode pendekatan tingkah laku dalam mengantisipasi dan memberikan rumusan jalan ke luar terhadap masalahmasalah disintegrasi bangsa dan kesenjangan komunikasi gerakan arus bawah dengan elite politik sebagai alternatif kebijakan negara.
Ciri Ciri (Pendekatan) Antropologi Politik
Berikut adalah penjelasan tentang ciri ciri antropologi politik, menurut Madiri Thamrin Sianipar dalam jurnal sosiohumaniora dengan artikelnya yang berjudul “Antropologi Politik: Pengkajian Pendekatan Tingkah Laku dan Kebudayaan Menyoroti Pergerakan Aktor Politik”:
- Kebudayaan dan masyarakat dikaji secara holistik, yaitu dikaji seluruhnya. Juga pendekatan ini memerlukan kajian secara empiris dijalankan bukan moralistik ataupun berdasarkan kepada andaaian-andaian yang tidak boleh diuji.
- Pandangan moralistik ataupun pandangan yang menganggap manusia sebagai “noble savage” menyekat penyelidikan yang dijalankan untuk mendapatkan pemahaman tentang manusia berbeda.
- Dalam pendekatan ini ialah persolan-persoalan yang ditanya oleh ahli-ahli antropologi adalah secara perbandingan. Misalnya, persoalan asal usul dan fungsi politik, oleh sebab keadaannnya tidak boleh dijawab dengan kajian satu masyarakat ataupun satu kebudayaan saja tanpa dibuat perbandingan.
Sejarah Antropologi Politik
Berikut adalah penjelasan tentang sejarah antropologi politik:
- Sebagian besar antropolog yang mengembangkan kajian antropologi politik adalah antropolog sosial. Mereka akhirnya melihat problem-problem genealogi politik- ekonomi yang memengaruhi struktur politik-hukum- budaya sebuah masyarakat.
- Di antara tokoh antropolog politik dunia adalah : Edward Evans-Pritchard, Meyer Fortes, Georgier Balandier, Jeremy Boissevain, Bronislav Malinowski, Frans Boaz, dll.
- Cendekiawan yang banyak mengkaji tentang politik di Indonesia adalah Clifford Geertz, James T. Siegel, WilliamHefner, Harold Crouch, James C. Scott, Parsudi Suparlan.
- Ditandai dengan terbitnya buku African Political System (1940) dengan editor Meyer Fortes dan E.E. Evans-Pritchard dengan pengantar oleh Redcliffe Brown.
- Buku yang berisi kumpulan delapan itu politik etnisitas dan masyarakat di Sub-Sahara. Kedelapan penulis dalam buku ini adalah : 1. Gluckman, “The Kingdom of the Zulu of South Africa”. 2. Schapera, “The Political Organization of Ngwato of Bechuanaland Protectorate”. 3. Richard, “The Political System of the Bemba Tribe: North-Eastern Rhodesian”. 4. Oberg, “The Kingdom of Angkole in Uganda”. 5. Nadel, “The Kede: A Riverian State in Northern Nigeria”. 6. Wagne, “The Political Organization of the Bantu of Kavirondo”. 7.Fortes,”The Political System of the Tallensi of the Northern Territories of the Gold Coast.” 8. Evans-Pritchard, “The Nuer of the Southern Sudan”.
