Sejarah Singkat Kota Bandung | Profil Kota Bandung | Baca Sejarah Kota dan Kabupaten di Indonesia di Wislah.com |
Sejarah Singkat Kota Bandung (Sejarah dan Profil) Lengkap
Dalam kajian geologis, para ahli menyatakan bahwa kawasan Bandung merupakan cekungan danau purba yang mengering dan kemudian perlahan ditempati oleh manusia. Menurut Bachtiar, dkk. Kawasan Bandung terbentuk diawali dengan meletusnya Gunung Sunda Purba sekitar 210.000-105.000 tahun yang lalu dan melontarkan material vulkanik.
Material tersebut kemudian membendung Citarum Purba sehingga kawasan Bandung berubah menjadi danau maha luas. Danau tersebut terbentang dari timur di Cicalengka hingga barat di Padalarang, serta dari utara di Dago Hilir hingga selatan di Majalaya. Namun sekitar 16.000 tahun yang lalu danau tersebut mengering ketika jebol di Curug Jompong antara Puncak Larang dan Pasir Kiara.
Pembentukan Kota Bandung kemudian tak sama waktunya dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Meskipun kawasan Bandung jarang disebut-sebut dalam sejarah Kerajaan Sunda atau Padjadjaran, namun sejarah pemukiman manusia Sunda di cekungan bekas danau tersebut bermuara pada pembentukan Kabupaten Bandung sekitar pertengahan abad ke-17, “…dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681” (Bachtiar, 2008, h. 40)
Kota Bandung pada tahun 1794-1829, Bupati Bandung Wiranakusumah II menggantikan Ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak, Citeureup (Dayeuhkolot), ke lokasi Alun-Alun Bandung yang dekat dengan Jalan Raya Pos (De Groote Postweg), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels bertanggal 25 September 1810. Dimana tanggal tersebut sekarang ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bandung. (Arsip Museum Gedung Sate, 2020) 1808-1811 pada masa kepemimpinan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara 1808-1811, dengan tugas utama melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang kala itu sudah memasuki kawasan Nusantara. Untuk keperluan itu, Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels membangun proyek bersakala besar yaitu Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1000 Kilometer. Pembangunan ini dimulai pada bulan Mei 1808. Pada tahun 1810 hingga 1812 dibangun juga bangunan kompleks Alun-Alun yang terdiri dari Pendopo, Bale Bandung (Paseban), pasar dan Masjid Agung Bandung. Pada tahun 1830-1870 Kota Bandung merupakan tempat pengumpulan hasil tanam paksa di wilayah Priangan sebelum dibawa ke Batavia.
Dikarenakan telah adanya Jalan Raya Pos memudahkan pihak Belanda untuk mengangkut hasil tanam paksa di Pulau Jawa yang melewati Soemedang, Bandoeng, Tjiandjoer, Buitenzorg (Bogor), dan bertujuan ke Batavia. Pada tahun 1884, masuknya jalur kereta api ke Bandung dan dilanjutkan dengan jalur-jalur pedalaman Priangan. Jalur Batavia-Bandung ini diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884. Pembangunan jalur kereta api ke Bandung berpengaruh bagi pesatnya perkembangan fisik di Kota Bandung. Setelah dibukanya Stasiun Kereta Api Bandung maka berdiri Hotel Express disebelah barat Stasiun Bandung (Jalan Kebonjati) disusul dengan bermunculannya hotel-hotel lain disekitar Stasiun Bandung.
Pada tahun 1895 konstruksi bangunan permanen untuk elite Societeit Concordia selesai dibangun di ujung selatan Jalan Braga. Tahun 1897 Hotel Grand Preanger selesai dibangun dan pada tahun 1896 berdiri Pabrik Kina di Kota Bandung, Lokasinya di sebelah utara Gedung Pakuan. Semakin seriusnya pihak Hindia Belanda pada Kota Bandung ini maka pada tahun 1895, pihak Hindia Belanda membangun kompleks Militer Archipelwijk yang direncanakan sebagai Pusat Komando Angkatan Perang Hindia Belanda. Pada tahun 1900 hingga 1910 banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Belanda, dan ada yang bertahan hingga sekarang mulai dari 1900-1920 dibangun kota kolonial (koloniaalstad) dan Kota Taman (Tuinstad). Pada tahun 1909 dibangun juga De Javaasche Bank (atau sekarang Bank Indonesia), hingga merambah kedunia Pendidikan berupa Technische Hoogechool te Bandoeng atau sekarang dikenal ITB yang dibangun pada tahun 1919 hingga 1920. Dan pada tahun 1920 B. Coops mempersiapkan Kota Bandung sebagai Ibukota Hindia Belanda untuk menggantikan Batavia, dikarenakan Kota Bandung dirasa cukup aman dan layak menjadi Ibukota Belanda. Lalu pada tahun 1920 hinnga 1924 dirancanglah Gouvernement Bedrijven Atau peta perancangan lokasi kompleks pusat Instansi Pemerintah, Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) memilih V.L. Slors menduduki jabaran barunya sebagai Direktur Dinas Bangunan Kotapraja (Gemeentelijk Bouwbedrijf) dengan tugas utama merancang dan membangun Pusat Instansi Pemerintahan (Gouvernements Bedriijven) Hindia Belanda di Kota Bandung.
Beliau juga mengepalai Komisi Usaha Bangunan (Commissie van Bouwbedrijf) yang melaksanakan pembangunan Gedung Sate. Kompleks Pusat Instansi Pemerintahan akan dibangun disebuah lahan yang sudah disediakan disebelah timur laut Kota Bandung. lahan berbentuk persegi panjang seluas 27 hektar ini memiliki sumbu yang mengarah lurus ke Gunung Tangkubanparahu, memanjang dari sekitar Riauwstraat (Jalan Riau) di selatan sampai ke Kampung Sekeloa (Sekarang Monumen Perjuangan) di utara. Lahan ini dipilih berdasarkan topografi yang strategis untuk menonjolkan kesan megah dengan panorama indah di sekeliling Kota Bandung. Pada tahun 1924 Selesainya pembangunan Gedung PTT dan disusul beberapa waktu kemudian oleh selesainya pembangunan Gedung Sate (Departement van Verkeer en Waterstaat). Dari seluruh rencana pembangunan Kompleks Pusat Instansi Pemerintahan (Gouvernements Bedrijven), hanya dua gedung inilah yang sempat diselesaikan dari keseluruhan wacana yang telah dibuat. (Arsip Museum Gedung Sate, 2020)
Belanda tidak menyeselaikan pembangunan di Kota Bandung dikarenakan pada saat itu Belanda mengalami kebangkrutan pada saat Perang Dunia II (Eno, 2019) Pada tahun 1942 Gedung Sate yang sebelumnya diduduki oleh Hindia Belanda sekarang diduduki oleh tentara Jepang dan dijadikan Pusat Pemerintahan (Shucho) Wilayah Jawa Barat dan sebagai kedudukan Komandan Militer Daerah. Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan (Departement van Verkeer en Waterstaat) masih difungsikan dalam bidang yang sama namun dengan nama Kotubu Sunsitsu (sering disebut Doboku) yang dalam Bahasa Indonesia berarti Pekerdjaan Oemoem. Sejak saat itu istilah Pekerjaan Umum menjadi lazim digunakan. (Arsip Museum Gedung Sate, 2020)
Pembangunan oleh Romusha yang paling terkenal di kota Bandung ini ialah Goa Jepang yang terletah didaerah Jalan Dago, Jepang membuat goa ini bertujuan untuk gudang penyimpanan persenjataan dan penjara untuk tahanan jepang penemuan ini didasarkan pada Goa Belanda yang memiliki jarak tidak jauh dari Goa Jepang itu sendiri, terlihat pada ruangan yang berada pada Goa Belanda yaitu memiliki rel ditengahnya untuk mempermudah pengangkutan barang, lalu ada ruangan semacam gudang, lalu adapun ruangan penjara yang digunakan untuk menginterograsi dan memenjarakan aktivis kemerdekaan pada saat itu. Tetapi fisik pada Goa Jepang tidak sebagus pada Goa Belanda, didasarkan pada singkatnya Jepang menjajah bangsa Indonesia.
Periode pendudukan Jepang di Indonesia sering dianggap sebagai orde penuh ketidakpastian, namun pada saat bersamaan memberikan banyak peluang tertentu bagi rakyat Indonesia. Kerap kali dikatakan bahwa rezim pendudukan Jepang tampil sewenang-wenang dengan tindakan dapat diduga dan di atas segalanya dinilai lebih kejam ketimbang Belanda. ( Zeid, 2003, h. 226)
Pada 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan, diikuti dengan pengambilalihan aset-aset pemerintahan yang ada di Bandung, termasuk Gedung Sate. Lalu pada 2 September 1945 setelah merdeka, Pemerintah Indonesia membentuk kabinet pertama, dan para menteri menyusun organisasinya. Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan berpusat di Bandung dan menempati Gedung Sate. Menteri pertamanya dijabat oleh Abikusno Tjokrosujoso yang berlangsung pada tanggal 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Pada tanggal 24 November tentara Inggris, Gurkha dan NICA tiba disekitar Gedung Sate, lalu pada 29 November Perwakilan Angkatan Moeda Pekerdjaan Oemoem meminta izin ke Komando Madjelis Persatoean Perdjoeangan Priangan (MP3) untuk melakukan perlawan terhadap upaya pengepungan Gedung Sate, dilanjutkan pada 3 Desember Gedung Sate diserbu oleh pasukan Gurkha. 21 pemuda dari Angkatan Moeda Pekerdjaan Oemoem melakukan perlawan yang mengakibatkan tujuh diantara mereka gugur, dan tanggal 3 Desember dikemudian hari diperingati sebagai Hari Amal Bakti Departemen Pekerjaan Umum. (Arsip Museum Gedung Sate, 2020)
Pada tahun 1948 pada tanggal 23 Februari hingga 5 Maret, Gedung Sate digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Djawa Barat III untuk membentuk negara federal baru. Lalu pada 24 April diadakannya pelantikan RAA Wiranatakusumah V sebagai Wali Negara Djawa Barat yang kemudian diubah namanya menjadi Negara Pasoendan. Walaupun menjadi Wali Negara Pasoendan, Wiranatakusumah V adalah pendukung Republik. Salah satu tujuan Wiranatakusumah V mau menjadi Wali Negara Pasoendan adalah supaya negara boneka buatan Belanda itu dikuasai oleh pendukung Republik Indonesia. Pada tahun 1957, Gedung Sate yang difungsikan sebagai kantor Dinas Pekerjaan Umum mulai menghasilkan rancangan serta memulai pembangunan proyek nasional Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur merupakan danau yang luasnya 8.300 hektar, dengan kemampuan menyimpan air sebanyak 12,9 miliar m3 /tahun dan merupakan waduk serbaguna yang dibangun perdana di Indonesia. (Arsip Museum Gedung Sate, 2020)
Pada saat perpindahan era politik dari masa Orde Lama ke Orde Baru, peristiwa penting yang terjadi pada masa ini ialah pada saat pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri ialah perpindahan Ibukota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung kini pindah ke wilayah Baleendah. Pembangunan dimulai pada tanggal 20 April 1974 tepat pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke333. Perpindahan Ibukota Kabupaten Bandung tersebut berlanjut pada saat dipimpin oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985). Dikarenakan fisik geografis daerah Baleendah tidak dimungkinkan untuk menjadi sebagai Ibukota Kabupaten maka ketika Bupati dipimpin oleh Kolonel H.D.
Cherman Affendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan ke Kecamatan Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran dan dibangun lah Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung yang memiliki luas 24 Ha, bangunan tersebut bergaya arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan yang belum selesai seluruhnya dilanjutkan oleh Bupati berikutnya ialah Kolonel H.U. Djatipermana (1990-2000).
