Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa | Rangkuman Materi IPS Kelas 9 | Bab 3 | SMP | Kurikulum Merdeka | Wislah Indonesia |
Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa
Pembangunan adalah usaha terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Di tingkat negara, disebut Pembangunan Nasional, yang dirancang oleh pemerintah dan dijalankan oleh seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang berkelanjutan dan direncanakan, yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang melintasi berbagai periode pemerintahan. Bagaimana pembangunan di Indonesia berkembang dari masa kemerdekaan hingga saat ini? Mari kita lihat paparannya berikut ini.
Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Lama
Profil Pemerintahan
Masa Orde Lama adalah periode sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga sekitar tahun 1966 saat terjadi transisi ke pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, keamanan negara belum stabil karena konflik internal dan eksternal. Sistem perekonomian juga belum optimal karena mewarisi struktur kolonial.
Pemerintahan berfokus pada penataan sistem politik dan ekonomi. Reformasi sistem politik mencakup perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara perdana menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada presiden dan DPR.
Pada masa Orde Lama, presiden dijabat oleh Sukarno, dengan 10 perdana menteri yang berbeda. Terjadi pergantian kepemimpinan yang cepat karena persinggungan kepentingan ideologi politik. Meskipun demikian, Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu pertama dan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, menunjukkan upaya pembangunan politik yang berhasil.
Pada tahun 1959, dekrit presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Sukarno mengambil alih peran pemimpin kabinet sebagai presiden dan perdana menteri. Pada masa ini, Presiden Sukarno menyatukan berbagai unsur kekuatan politik dengan kampanye Nasakom yang mempersatukan Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Namun, persatuan tersebut tidak bertahan lama karena terjadinya krisis dan konflik besar yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan ke pemerintahan Orde Baru.
Proses Pembangunan
Proses pembangunan pada masa Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tahun 1947. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun mendatang. Meskipun menghadapi situasi politik yang tidak menentu, pembangunan ekonomi dilanjutkan oleh beberapa lembaga, termasuk Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang kemudian disusun ulang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1963.
Selama masa ini, pemerintah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pengembangan pengusaha dalam negeri. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk transportasi, komunikasi, dan kesehatan. Di samping itu, pembangunan juga berlangsung di bidang pendidikan dan teknologi, seperti pembangunan perumahan dan Badan Tenaga Nuklir.
Contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama antara lain Bandar Udara Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibangun sebagai bandara militer untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan Jembatan Ampera di Sumatra Selatan yang diresmikan pada tahun 1965 dan Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat yang dibangun untuk keperluan irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Meskipun menghadapi tantangan politik dan ekonomi, pembangunan pada masa Orde Lama menunjukkan usaha yang signifikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang terencana. Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan telah memainkan peran penting dalam mengarahkan pembangunan negara menuju tujuan nasional.
Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Baru
Profil Pemerintahan
Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah Presiden Soeharto menggantikan Presiden Sukarno pada tahun 1966 hingga akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1998. Pergantian kepemimpinan ini ditandai dengan pemberian Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengamankan negara yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi.
Salah satu tujuan pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Untuk mencapainya, aktivitas politik masyarakat dibatasi untuk menjaga kestabilan politik dan memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi nasional.
Selama 32 tahun pemerintahannya, Soeharto menjabat sebagai presiden dengan berganti-gantinya wakil presiden seiring pergantian kabinet setelah Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, masa pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis ekonomi yang memicu tuntutan perubahan sistem politik yang lebih demokratis.
Krisis tersebut menjadi pendorong bagi gerakan pro-demokrasi yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik. Akibatnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dan peristiwa ini dianggap sebagai akhir dari masa pemerintahan Orde Baru.
Proses Pembangunan
Pemerintahan Orde Baru pada awal berdirinya menghadapi keterpurukan ekonomi yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Inflasi yang parah mengakibatkan masyarakat menderita dan kebutuhan pokok semakin langka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pertama-tama melakukan program pemulihan ekonomi sebelum memulai rencana pembangunan jangka panjang.
Setelah berhasil mencapai kestabilan di bidang politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru meluncurkan program Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari tahun 1969 hingga 1994, dengan lima periode pembangunan dalam setiap tahap. Setiap periode berlangsung selama lima tahun dan disebut Repelita. Repelita untuk PJP Tahap 1 mencakup berbagai bidang, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur, industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
Selama PJP Tahap 1, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program unggulan seperti Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, program Transmigrasi untuk mendorong pemerataan penduduk dan peningkatan ekonomi, serta program Industrialisasi Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Selain itu, pendidikan dasar juga menjadi fokus pemerintah dengan pembangunan fasilitas sekolah dan kampanye untuk memperluas akses pendidikan.
Setelah PJP Tahap 1 berakhir, pemerintah Orde Baru berencana untuk melanjutkan dengan PJP Tahap 2 dari tahun 1994 hingga 2019. Pelita VI menjadi awal dari tahap ini, dengan fokus pada pengembangan industri dan sumber daya manusia untuk mencapai status negara maju pada tahun 2019. Namun, upaya ini terhenti karena krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997.
Krisis ekonomi yang terjadi di Asia menyebar ke Indonesia dan memuncak pada tahun 1998. Krisis ini menyebabkan kerusuhan politik dan akhirnya mengakhiri pemerintahan Orde Baru serta rencana pembangunannya. Sebagai akibatnya, PJP Tahap 2 tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
Bagaimana Pembangunan di Indonesia pada Masa Reformasi
Pemerintahan Orde Lama berakhir dengan krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi dan kerusuhan di beberapa kota di Indonesia. Pada akhir masa Orde Baru, kondisi serupa terulang. Mahasiswa yang menuntut reformasi berhasil menduduki gedung DPR-MPR dan Presiden Soeharto mundur. Masa ini menandai lahirnya Orde Reformasi yang lebih demokratis.
Pemerintahan Orde Reformasi memberikan kebebasan politik dan pers kepada masyarakat. B.J. Habibie memimpin masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Habibie berfokus pada pemulihan ekonomi dan politik, merekonstruksi perekonomian dan membuka kebebasan pers. Abdurrahman Wahid (Gusdur) meneruskan upaya Habibie dan berfokus pada persatuan dan toleransi di Indonesia.
Megawati Sukarnoputri menggantikan Gusdur dan membangun konsolidasi demokrasi serta mengembangkan kebijakan ekonomi, seperti privatisasi BUMN dan efektivitas pengalokasian utang luar negeri. Masa pemerintahan Megawati mencatat pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode dan mencatat prestasi seperti revitalisasi industri pertahanan, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional, dan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta reformasi birokrasi dalam era pemerintahannya.
Pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, rel kereta api, bendungan, dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi perwujudan dari pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Pemerintah telah membangun jalan nasional dan tol serta terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada 2020, ditandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2020-2024 dengan sasaran Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.
