Kebijakan Perdagangan Internasional | Rangkuman Materi Ekonomi Kelas 12 | Bab 2 | SMA | Kurikulum Merdeka | Wislah Indonesia |
Kebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan perdagangan internasional merupakan serangkaian tindakan yang diterapkan oleh pemerintah guna melindungi industri domestik atau kepentingan nasional, serta mengatasi hambatan dalam perdagangan internasional. Terdapat beragam jenis kebijakan yang diterapkan, yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: kebijakan proteksi dan kebijakan perdagangan bebas.
Pertama, kebijakan proteksi bertujuan untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri terhadap produk luar negeri. Salah satu jenis kebijakan proteksi adalah penerapan bea masuk, yaitu pungutan yang dikenakan pada barang impor untuk membatasi masuknya produk dari luar dan melindungi produk dalam negeri. Tarif, sebagai suatu sistem pembebanan bea masuk, membagi barang berdasarkan klasifikasi dan membebankan bea sesuai dengan persentase atau nilai mata uang tertentu. Kebijakan kuota impor membatasi jumlah barang yang diimpor atau diekspor, sedangkan subsidi memberikan bantuan kepada pengusaha untuk mengurangi biaya produksi, sehingga produk domestik lebih kompetitif. Konsep dumping, yang melibatkan penjualan barang dengan harga rendah di luar negeri dan harga tinggi di dalam negeri, serta larangan impor dan ekspor, juga merupakan bagian dari kebijakan proteksi.
Kedua, kebijakan perdagangan bebas, atau free trade policy, melibatkan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan pembatasan lainnya. Kebijakan ini memiliki sejumlah manfaat, termasuk meningkatnya pilihan barang bagi konsumen dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, mendorong perkembangan teknologi dan kualitas produk, merangsang efisiensi biaya produksi di setiap negara, dan meningkatkan mobilitas sumber daya manusia dan modal.
Namun, kebijakan perdagangan bebas juga memiliki potensi dampak negatif. Negara yang tidak mampu bersaing dapat menghadapi tantangan dalam menghadapi pesaing internasional dan menjadi terlalu bergantung pada ekonomi negara lain. Oleh karena itu, penerapan kebijakan perdagangan internasional haruslah disesuaikan dengan kondisi dan strategi ekonomi masing-masing negara, dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terkait.
