999 Judul Tesis Hukum Pemerintahan untuk Mahasiswa S2, Kumpulan Ide dan Contoh Judul Tesis Hukum Pemerintahan Terbaru (Kualitatif dan Kuantitatif)

Hukum Pemerintahan

Contoh | Judul Tesis Hukum Pemerintahan | Kualitatif | Kuantitatif | Terbaru | Tesis Hukum Pemerintahan | Ide Judul Tesis Hukum Pemerintahan | Proposal Tesis Hukum Pemerintahan |

Contoh Judul Tesis Hukum Pemerintahan

  • Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI.
  • Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.
  • Wewenang Dpd Mengawasi Raperda Dan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr Dpr Dpd Dan Dprd.
  • Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Faktual Pemerintah.
  • Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengendalian Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual.
  • Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika.
  • Pengawasan Kantor Wilayah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Organisasi Bantuan Hukum.
  • Tinjauan Yuridis Pengangkatan Perwira Tinggi Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Kepegawaian.
  • Karakteristik Keputusan Pembebanan Terhadap Bendahara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Melalui Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission.
  • Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.
  • Penilaian Barang Milik Negara Sebagai Bentuk Transparansi Publik.
  • Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang Yang Melanggar Disiplin Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance.
  • Kewenangan Provos Brigade Mobile Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003.
  • Pengaturan Larangan Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.
  • Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia.
  • Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
  • Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kota Palembang.
Baca Juga :   999 Judul Tesis Ilmu Al-Quran Dan Tafsir untuk Mahasiswa S2 di Seluruh Indonesia

Ide Judul Tesis Hukum Pemerintahan

  • Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pertambangan Pasir Besi Kabupaten Lumajang).
  • Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah).
  • Ermessen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016.
  • Sistem Logistik Ikan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.
  • Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016.
  • Delik Percobaan Dalam Perbuatan Cabul.
  • Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Vandalisme Di Kota Surabaya.
  • Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Izin Gangguan Setelah Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Pedoman Izin Gangguan.
  • Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan.
  • Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Melewati Tahun Anggaran.
  • Disinkronisasi Ktun Fiktif Negatif Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.
  • Hak Gugat Pemilih Dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon.
  • Pemulihan Lingkungan Akibat Putusan Pengadilan Atas Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup.
  • Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional.
  • Kekuasaan Presiden Di Saat Negara Dalam Keadaan.
  • Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
  • Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama Oleh Mahkamah Agung.
  • Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.
  • Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  • Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Ketidaktaatan Pemerintah Dalam Menjalankan Putusan Pengadilan.
  • Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya.
  • Kewenangan Pemerintah Untuk Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Bidang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual.


Related posts