10 Penelitian Tentang Aborsi, Referensi Penelitian Relevan (Terdahulu) Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah

  • Whatsapp
Penelitian Tentang Aborsi

Penelitian Tentang Aborsi | Kualitatif | Kuantitatif | Penelitian Relevan (Terdahulu) | Proposal Penelitian | Skripsi | Tesis | Disertasi | Jurnal Ilmiah | Hasil Penelitian |

Di bawah ini adalah sejumlah Penelitian Tentang Aborsi yang diambil dari beberapa kampus di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan penelitian, sehingga untuk kamu yang sedang mencari informasi tentang penelitian dengan tema serupa punya banyak pandangan.

Kumpulan Penelitian Tentang Aborsi, sangat bermanfaat sebagai sumber penulisan “penelitian relevan” (atau penelitian terdahulu) yang ada dalam proposal penelitian, agar penelitian yang akan dilakukan dapat menemukan hasil penelitian terbaru.

Penelitian Tentang Aborsi

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:



Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana Sanksi Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Ketentuan Berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampaidengan Pasal 77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. . Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. 2. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicalis. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Aborsi terhadap Alat Reproduksi di Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2015

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri masa kehamilan yang tidak dikehendaki. Organisani kesehatan dunia (WHO) memperkirakan ada 20 juta kejadian aborsi tidak aman di Dunia, 9,5% (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) diantaranya terjadi di negara berkembang. Resiko kematian akibat aborsi yang tidak aman di wilayah Asia di perkirakan 1 berbanding 3700 di banding dengan aborsi yang aman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak aborsi terhadap alat reproduksi di Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat periode April-Juni 2015 Jenis penelitian ini menggunakan teknik assidental sampling, penelitian ini bersifat diskritif dengan menggunakan data primer dengan cara mengisi kuesioner dengan jumlah populasi 125 orang dan jumlah responden 40. Kuesioner penelitian terdiri dari 20 pertanyaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik remaja tentang dampak aborsi terhadap alat reproduksi kategori mayoritas umur 16-19 tahun yaitu sebanyak 22 responden (55%), berdasarkan pendidikan mayoritas responden adalah SLTA sebanyak 21 responden (52.5%), berdasarkan sumber informasi mayoritas responden adalah tenkes sebanyak 15 responden (37.5%). Berdasarkan pengetahuan mayoritas responden berpengetahuan cukup sebanyak 19 responden (47,5%). Diharapakan kader atau petugas kesehatan melakukan penyuluhan tentang dampak aborsi terhadap alat reproduksi sehingga, remaja mengetahui dampak bahaya alat reproduksi terhadap tindakan aborsi.

Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Baca Juga :   Pemikiran Aristoteles Tentang Manusia dan Penelitian Tentangnya

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui aborsi (abortus provocatus) dalam perspektif medis dan yuridis. Metode Penelitian yaitu dengan jenis penelitian hukum analisis yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen. Hasil penelitian: Aborsi dalam perspektif medis di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu aborsi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sedangkan Aborsi dari perspektif yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Asasi Manusia ditengahi oleh asas lex posteriori derogat legi priori yang membuat gagasan baru tentang aborsi yakni pada kedaruratan medis yakni provokatus medicalis. Sedangkan abortus provocatus, berdasarkan pandangan ketiga aturan tersebut adalah merupakan tindakan pidana yang dilarang, serta di anggap sebagai pelanggaran terhadap hak azazi manusia.

Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Pada tanggal 21 juli 2014 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.Dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 32 sampai pasal 38.Dalam PP No.61 Tahun 2014,ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut pegakhiran kehamilan secara segaja (aborsi) alias membunuh janin di perbolehkan dengan beberapa kentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam,serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir.Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melan jutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi.Aborsisama saja menghilangkan hak hidup seseorang (anak) yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak khususnya hak hidup anak yang masih dalam kandungan.Sehingga alasan menggugurkan kadungan atau aborsi karena korban perkosaan,tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi.PP No. Tahun 2014 ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan atu berpura-pura sebagai korban pemerkosaan.Karena itu,legalisasi aborsi bagi wanita pemerkosaan kurang tepat.Pengaturan itu mengacu pada UU No.36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan,setiap orang dilarang melakukan aborsi dan Pasal 346 dengan Pasal 349 KUHP yang melarang melakukan tindakan aborsi dan UU No.23 tentang Perlindungan Anak.PP No.61 Tahun 2014 yang memperbolehkan aborsi telah banyak menuai kotroversi di masyarakat Indonesia terutama tentang hukum aborsi dalam KUHP dan hukum islam itu sendiri.Masalah aborsi ini mulai menimbulkan berbagai pendapat dalam masyarakat.Di satu pihak ada kelompok masyarakat yang setuju dilaksanakan aborsi sepanjang adanya indikasi medis.Di pihak lain ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakanya pengguguran kandungan apapun alasannya,karena tindakan pengguguran kandungan adalah tindakan yang bertentangandengan agama,moral,dan kesusilaan. Dengan berlakunya PP No.61 Tahun 2014,bukan menyelesaikan masalah dan pertentangan mengenai aborsi sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut,tetapi semakin menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang semakin panjang.

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Baca Juga :   10 Penelitian Tentang Membaca, Referensi Penelitian Relevan (Terdahulu) Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah



Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi. Dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis, apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi apabila dengan pertimbangan media atau keadaan darurat medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yakni bagaimana pertanggung jawaban yuridis tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter? Serta bagaimana penggolongan tindakan aborsi yang dilakukan dokter menurut UU Kesehatan ? Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan “penelitian hukum normatif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan media dan kehamilan akibat perkosaan. Selanjutnya menghadapi kasus abortus provocatus kriminalis, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak kedokteran, Dimana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi menghalalkan tindakan abortus provocatus kriminalis. Dokter yang melakukan tindakan aborsi sehingga dapat di katakan bahwa sebagai perbuatan pidana atau dapat di golongkan hidden crime. Setiap pelaku kejahatan abortus baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung-jawab yuridis akibat tindakan aborsi yang dilakukan dokter adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum, yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan dimana tindakan tersebut adalah perbuatan pidana. Dalam Perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan UU Kesehatan. Bahwa dalam KUHP dan UU Kesehatan diatur ancaman hukuman melakukan aborsi (pengguguran kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal (terapetikus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan.

Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya yang melarang dengan tegas praktik aborsi selain abortus provocatus medicalis berakibat pada menjamurnya paktik-praktik aborsi ilegal yang berbahaya bagi keselamatan jiwa perempuan Indonesia yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Selain itu, pelarangan aborsi juga ternyata mengakibatkan permasalahan psikologis yang berkepanjangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang mengeskalasi pada tingkat yang lebih luas. Dampak pelarangan aborsi ini ditangkap sebagai isu krusial di berbagai negara di dunia. Beberapa negara akhirnya menjadikan aborsi sebagai praktik legal sepenuhnya, negara lainnya ada juga yang melegalkan namun harus diikuti dengan pemenuhan beberapa persyaratan tertentu sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya. Perbedaan regulasi dan implementasi kebijakan aborsi di negara-negara tersebut memberikan pemahaman bahwa ada pilihan lain yang dapat dijadikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan disamping pelarangan aborsi sebagaimana yang diatur di Indonesia saat ini. Dengan berbasis studi literatur, tulisan ini berupaya memberikan gambaran mengenai urgensi Perubahan kebijakan aborsi di Indonesia, serta alternatif kebijakan dan peluang implementasinya. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan aborsi yang melindungi semua perempuan, termasuk perempuan yang mengalami KTD yang berpotensi melakukan abortus provocatus criminalis.

Sikap Terhadap Aborsi Pada Mahasiswa Universitas Esa Unggul

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Baca Juga :   10 Penelitian Tentang Banjir, Referensi Penelitian Relevan (Terdahulu) Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah

Pada zaman globalisasi saat ini banyak nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi berkurang. Pergaulan pada remaja menjadi semakin bebas hingga melanggar nilai-nilai moral dan agama. Tingginya angka aborsi dikalangan remaja bisa disebabkan antara lain karena kurangnya pendidikan seks sejak dini dan pengetahuan tentang agama masih minim. Fenomena aborsi saat ini semakin marak. Ada sebagian masyarakat yang menilai aborsi merupakan sesuatu yang tabu, dilarang dan dosa, namun ada sebagian yang setuju. Remaja dapat memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap aborsi yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, pengaruh orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosional.

Masalah Kesehatan Wanita: Aborsi yang Tidak Aman

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan aborsi. Selama aborsi ditangani oleh tenaga ahli kemungkinan terjadinya komplikasi akan dapat diperkecil.Aborsi tidak aman didefinisi­kan sebagai pertolongan aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak cukup ahli atau dilakukan di fasilitas pelayanan yang tidak kompeten atau tidak saniter.Legal atau tidak legalnya pelayanan tersebut bukan merupakan faktor yang menjamin keamanan dari pertolongan tersebut. Aborsi yang tidak aman ini merupakan salah satu masalah yang terabaikan di negara berkembang. Aborsi yang dilakukan oleh wanita yang sudah menikah dan sudah mempunyai beberapa anak biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mem­batasi jumlah anak atau untuk menjarangkan kelahiran.

Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam Kuhp

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah suatu tindak pidana, namun dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada sebagian kasus tertentu terdapat pengecualian. Dalam KUHP aborsi itu dilarang sama sekali seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai pada Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disitu dikatakan terdapat pengecualian khususnya pada Pasal 75 ayat 2 dimana, aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.

Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam

Dalam abstraksi terdapat informasi ini:

Aborsi dalam bahasa Arab disebut isqatu al-hamli al-ijhad, merupakantindakan penghentian dini suatu proses alami atau penyakit, pengeluaran hasilkonsepsi dari uterus sebelum janin viabel.Secara umum, pengguguran kandungandapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran spontan dan pengguguran buatanatau disengaja.Aborsi spontanadalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpatindakan apapun.Sedangkan aborsi buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagaiakibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsiarticialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasarindikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yangterancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.Sedangkan aborsi provocatuscriminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya,aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atauuntuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

Note: Informasi yang kamu dapatkan adalah informasi abstraksi dari penelitian tentang Aborsi. Untuk Selengkapnya kamu bisa klik link atau judul dari masing-masing daftar di atas.  




Related posts