Memahami Beban Kerja Dosen (BKD), Menuju Kampus Merdeka

  • Whatsapp
Singgih Utomo

Wislahcom | Referensi | Beban Kerja Dosen | Kampus Merdeka | : Dunia pendidikan memang selalu digalakan oleh pemerintah, setiap pergantian pemimpin (Menteri) selalu saja ada inovasi yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen kesekian kali tersebut, salah satu amanat UU adalah memakai anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan.

Kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan tinggi di Indonesia, saat ini menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Nadiem Makarim yang terkenal karena berhasil membuat perusahaan gojek berkembang dan eksis di Indonesia, hingga akhirnya di tunjuk oleh Presiden Joko Wi untuk memegang kendali di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaann, melalui inovasi tersebut diharapkan para Perguruan Tinggi di Indonesia berlomba-lomba  meningkatkan mutu standart pendidikan mereka.

Para calon mahasiswa tentu memilih tempat kuliah yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, dari soal standar pendidikan yang secara umum dilihat dalam akreditasi BAN-PT dan kriteria lain tentunya, yang semua itu dibentuk dari sistem pengelolaan yang didalammya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Khusus bagi yang memiliki prestasi tentu memilih Perguruan Tinggi dan program studi vaforit, seperti jurusan kedokteran atau sekolah kedinasan.

Fenomena itu mengakibatkan persaingan antar calon mahasiswa yang sangat ketat karena minat terhadap Perguruan Tinggi favorit sangat tinggi, sehingga para calon mahasiswa banyak yang mengikuti tryout online sbmptn untuk persiapan sbmptn atau juga mengikuti tryout online utbk demi untuk masuk jurusan atau universitas yang mereka incar seperti tryout di TRYOUT.ID yang dapat dilakukan secara online. Selain calon mahasiswa yang bersaing sudah seharusnya Perguruan Tinggi di tuntut menjaga standar penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Nadiem kembali membuat suatu terobosan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, program teranyar adalah program Kampus Merdeka, program ini telah diluncurkan oleh beliau. Adapun kebijakan bertajuk Kampus merdeka ini membawa 4 kebijakan ditingkat Perguruan Tinggi :

  1. Mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi dalam program kampus Merdeka bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela untuk perguruan tinggi dan program studi yang merasa sudah siap naik peringkat, maksud dari reakreditasi otomatis ini bahwa untuk perguruan tinggi yang telah mengajukan dan mendapat peringkat akreditasi yang  ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) selama 5 (lima) tahun, saat ini akan diperbaharui secara otomatis tanpa mengajukan reakreditasi kecuali ingin naik peringkat, pengajuan untuk naik peringkat minimal 2 (dua) tahun setelah mendapat akreditasi yang terakhir kali. Namun, akan ada evaluasi akreditasi oleh BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti nyata, juga penurunan signifikan jumlah mahasiswa baru yang masuk dan jumlah mahasiswa yang lulus dari program studi ataupun keseluruhan di perguruan tinggi tersebut. Bagaimana dengan perguruan tinggi yang berlum di akreditasi, tetap harus mengajukan diri untuk mendapat akreditasi BAN-PT, baru selanjutnya berlaku re-akreditasi otomatis setelah 5 (lima) tahun, kecuali mengajukan atas inisiatif sendiri ketika telah merasa sudah mampu untuk naik peringkat.
  2. Kebijakan kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di luar program studi dan melaksanakan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Pengertian SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar”. Aktivitas tersebut bisa diartikan belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen juga kegiatan mengajar di daerah terpencil.
  3. Kebijakan selanjutnya dalam program kampus merdeka ini memberikan otonomi Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta untuk membuka program studi baru. Otonomi diberikan jika perguruan tinggi tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang berkriteria masuk dalam QS Top 100 Word Universities, kebijakan ini dikecualikan untuk program studi kesehatan dan pendidikan. Prodi baru tersebut otomatis mendapat akreditasi C namun tetap dalam pengawasan.
  4. Kebijakan selanjutnya mengenai kebebasan bagi Perguran Tinggi Negri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi Perguruan Tinggi Negri Badan Hukum (PTN BH).
Baca Juga :   Israf : Pengertian, Dasar Larangan, Contoh, Dampak dan Upaya Menghindari

Kampus Merdeka yang telah diluncurkan Bapak menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tersebut tentu menjadi perhatikan bagi pemangku kepentingan, baik pengelola perguruan tinggi negeri atau swasta juga praktisi pendidikan lainnya, para dosen yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan pendidikan tinggi ini tentu juga harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, meski secara materiil (hakikat) tidak merubah esensi pekerjaan dosen namun secara teknis pelaksanaan harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah tersebut termasuk dalam hal pemenuhan beban keja dosen (BKD).

Beban Kerja Dosen ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tingi Nomor : 12 / E / KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021, surat keputusan ini berisi pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) disingkat PO BKD yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan beban kerja dosen. Secara ringkas BKD tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut.

Baca Juga :   Kurban : Pengertian, Dasar Hukum, Ketentuan, Waktu, Tempat, Sunnah, Tata Cara dan Hikmah

Dosen tanpa tugas tambahan, memiliki kewajiban pendidikan (mengajar), kewajiban kedua adalah penelitian (karya ilmiah), ketentuan jumlah SKS mengajar ditambah penelitian minimal 9 SKS, misal sebagai contoh mengajar 4 SKS dan menulis publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi Kemenristekdikti sebanyak 1 karya, satu karya ilmiah dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi sama dengan 6,25 sks, jadi dari mengajar dan mempublikasikan karya ilmiah dijurnal terakreditasi adalah 4 ditambah 6,25 sudah memenuhi minimal 9 sks. Selanjutnya kewajiban lain Dosen dalam BKD adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi, seperti mengikuti pertemuan ilmiah, menjadi anggota organisasi profesi dan lain sebagainya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditambah kegitan penunjang minimal 3 SKS, misal kegiatan berperan aktif dalam pegelolaan jurnal ilmiah baik sebagai editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah nasional nilai maksimal 5 SKS setiap semester dengan ketentuan sks maksimal dengan memperhatikan kinerja berdasarkan jumlah terbitan pertahun dan fungsi jurnal dibuktikan dengan keputusan editor / penyunting / dewan redaksi.

Kegiatan penunjang contohnya berperan aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional sebagai peserta bernilai 0.5 SKS setiap kegiatan atau 0,75 SKS jika menjadi ketua, jika mengikuti 4 kegiatan maka akan mendapat 2 SKS, sehingga jumlah SKS antara pelaksanaan pengabdian masyarakat ditambah dengan kegiatan penunjang telah memenuhi syarat minimal 3 SKS, sehingga telah memenuhi SKS BKD minimal antara 12 hingga 16 SKS.

Baca Juga :   Koperasi Sekolah : Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, Tahap, Pengeloloaan dan Manfaat

Total SKS dari pelaksanaan mengajar 4 sks, satu jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti maksimal 6,25 SKS, aktif dalam pengelolaan jurnal maksimal 5 SKS dan kegiatan ilmiah 2 SKS jika ditotal sudah mencapai antara 12 hingga 16 SKS, sehingga telah memenuhi BKD minimal yang ditetapkan bahkan lebih jika mendapat penilaian maksimal dari assesor menurut peraturan tersebut diatas. Namun perlu diingat penentuan berapa bobot SKS dari setiap kegiatan tersebut yang menilai adalah assessor BKD, jumlah sks tersebut diatas hanya contoh dan perkiraan sehingga bisa kurang atau lebih.

Selanjutnya untuk dosen yang memiliki tugas tambahan seperti Ketua atau Rektor, Pembantu Ketua / Rektor, Ketua Program Studi atau sekretaris dan sebagainya memiliki kewajiban pendidikan / mengajar minimal 3 SKS setiap semester, sedangkan untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi tidak wajib, namun tetap memperhatikan minimal beban SKS dalam BKD dalam setiap semesternya.

Untuk pedoman lengkap para dosen dapat membaca dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tingi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021, catatan dalam peraturan tersebut adalah satuan pendidikan tinggi dapat menambahkan / mengurangi kegiatan dan besaran sks sesuai dengan kekhasan masing-masing dengan membuat suplemen khusus yang belum tercantum dalam rubrik BKD dalam peraturan tersebut dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing.

Sekian goresan pena dari yang awam dan masih belajar di dunia pendidikan tinggi, semoga bermanfaat bagi para dosen juga stakeholder yang berkepentingan, sebagai khasanah pengetahuan tentang peraturan terbaru khususnya tentang kegiatan dosen di kampus dan diluar kampus, jika ada kekurangan saya pribadi minta maaf juga kritik dan saran yang membangun untuk mengkoreksi tentang topik bahasan ini.

Related posts