999 Judul Skripsi Hukum Pidana, Kumpulan Ide dan Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Kualitatif – Kuantitatif

  • Whatsapp
Judul Skripsi Hukum Pidana


Judul Skripsi Hukum Pidana | Contoh Judul Hukum Pidana | Ide Judul Skripsi Hukum Pidana | Kualitatif | Kuantitatif | Terbaru |

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Kualitatif & Kuantitatif

  • Perlindungan Benda Ruang Angkasa Sebagai Space Heritage (Warisan Ruang Angkasa) Berdasarkan Prinsip Jurisdiksi Fungsional
  • Perlindungan Saksi Pelapor Dihubungkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Studi Kasus Putusan Nomor 793k/Pid/2015 Tentang Alasan Pemberat Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Terdakwa Hafidt Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Korban Ade Sara

Pemotongan Rambut Gimbal Pada Masyarakat Gunung Dieng, Kabupaten Wonosobo Ditinjau Menurut Hukum Islam

  • Legalitas Larangan Melintas Di Wilayah Udara Uni Emirat Arab Dan Bahrain Terhadap Maskapai Penerbangan Qatar
  • Studi Kasus Mengenai Tenggang Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 825 K/Pid/2014
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Terorisme Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
  • Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2237 K/Pdt/2013 Tentang Pembatalan Hibah Kepada Anak Kandung Oleh Pengadilan
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2258/Pdt.G/2015/Pa.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perkawinan
  • Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Sumedang Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Kepada Penderita Skizofrenia Dihubungkan Dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Ninik Mamak Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Dihubungkan Dengan Hukum Adat Pasaman Barat Dan Uupa
  • Perlindungan Hukum Bagi Kreator Manga Terhadap Pengguna Media Sosial Yang Menjadikan Karyanya Sebagai Meme Comic Dikaitkan Dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Uu No.28 Tahun 2014 Dan Uu 19 Tahun 2016
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Nama Pt. Surya Nusa Nadicipta Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari Uupa Dan Pp Nomor 11 Tahun 2010
  • Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu Atas Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho Mengenai Putusan Bebas Yang Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Tindak Asusila Dibwah Umur
  • Penerapan Klausul Larangan Kompetisi Dalam Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Perusahaan
  • Pelindungan Karya Cipta Seni Instalasi Milik Seniman Asing Atas Tindakan Peniruan Yang Dilakukan Oleh Rabbit Town Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  • Pelindungan Karya Cipta Lagu Yang Dibawakan Ulang Oleh Orang Lain Tanpa Izin Pada Media Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama No: 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur Mengenai Hak Asuh Anak Pascaperceraian Karena Peralihan Agama Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi
  • Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.106/Pdt.G/2015/Pn.Bks Mengenai Gugatan Ahli Waris Korban Kecelakaan Yg Tdk Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)Dikaitkan Dengan Hukum Acara Perdata
  • Tinjauan Yuridis Independensi Kurator Berstatus Tersangka Dalam Kasus Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Pt. Meranti Maritime Dengan Pt Maybank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentan
  • Pengaturan Dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Offshore Bunkering Berdasarkan Hukum Internasional
  • Praktik Perlindungan Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xi/2013 Mengenai Hak Imunitas Diluar Persidangan Dikaitkan Dengan Kode Etik Advokat Indonesia
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 4/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Tentang Permohonan Pailit Pt. Merpati Nusantara Airlines (Persero) Oleh Mantan Karyawannya
  • Perlindungan Dan Pelestarian Fungsi Hutan Lindung Dalam Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi Di Kamojang Kabupaten Garut Ditinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/Pa.Llg Tentang Pembatalan Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Melalui Pemalsuan Identitas Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164 K/Pdt.Sus-Hki/2016 Tentang Penolakan Merek The Rich Prada Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya
  • Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perusahaan Penyedia Layanan Over The Top Asing Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
  • Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim Mengenai Keputusan Akhir Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Hukum
  • Tafsir Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 138/Puu-Vii/ Tahun 2009
  • Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Dihubungkan Dengan Hukum Waris Islam
  • Pergeseran Kedudukan Dan Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Perantau Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Jambi
  • Persyaratan Keanggotaan Pbb Menurut Piagam Pbb ( Studi Kasus Palestina )
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik Dengan Sistem Perizinan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Komunal Dari Komunitas Lokal Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan
  • Aspek Hukum Terhadap Penggunaan Kartu Diskon Bandung Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Studi Kasus Putusan Ma Ri No. 1818 K/Pdt/2008 Tentang Harta Warisan Yang Dihibahkan Seluruhnya Kepada Anak Angkat Pewaris
  • Pendaftaran Sepihak Dalam Program Tagihan Tetap Oleh Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Terhadap Pengguna Layanan Telepon Tetap Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Uu Perlindungan Konsumen
  • Tinjauan Mengenai Optimalisasi Peran Dan Fungsi Tim Pengamat Pemasyarakatan (Tpp) Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan
  • Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 257/Pk/Pdt/2009 Terkait Jual Beli Tanah Girik Persil No. D-20 Blok 07 Yang Dituangkan Dalam Akta Jual Beli
  • Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Dalam Proses Lelang Eksekusi Yang Digugat Oleh Pemilik Tanah Sebelumnya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  • Penggunaan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kartel Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Acara Perdata
  • Kekuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Marga Di Sumatera Utara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah
  • Kewajiban Pemilik Kafe Untuk Membayar Royalti Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (Ykci) Berdasarkan Perjanjian Lisensi Atas Penggunaan Lagu Atau Musik Secara Komersial Di Kafe Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Kuhperdata
  • Pembatalan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Pt Wahanaartha Harsaka Dihubungkan Dengan Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
  • Aspek Hukum Penataan Frekuensi Third Generation (3g) Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Persaingan Usaha Di Sektor Telekomunikasi
  • Perjanjian Nominee Antara Investor Asing Dengan Warga Negara Indonesia Untuk Pembelian Surat Utang Negara Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
  • Tinjauan Hukum Terhadap Pola Penawaran Menu Makanan Yang Ditentukan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Restauran Siap Saji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  • Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Gresnews.Com Atas Tindakan Mengumumkan Dan Memperbanyak Informasi Elektronik Oleh Pihak Lintas.Me
  • Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perusakan Dan Penghancuran Barang Atau Bangunan Yang Dilakukan Oleh Massa
  • Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bandung Barat Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Dalam Rangka Meminimalisir Munculnya Permasalahan Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Peratur
  • Privatisasi Pt. Pegadaian (Persero) Melalui Metode Penawaran Umum Saham (Initial Public Offering) Dikaitkan Dengan Fungsi Pelayanan Publik Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dan Pasar Modal
  • Pengaturan Identity Theft Dalam Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi (Privacy Right) Dalam Sistem Elektronik
  • Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi
  • Tinjauan Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Syariah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan-Peraturan Modal Ventura Dan Hukum Islam
  • Migrasi Penyelenggaraan Televisi Analog Ke Televisi Digital Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Internasional Tentang Siaran Televisi Digital International Telecommunication Union (Itu) Dikaitkan Dengan Undang- Undang (Uu) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/Per/M.Kominfo/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)
  • Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dan Tanggung Jawab Ayah Selung Lai Dalam Masyarakat Adat Sikka Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  • Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 958/K/Pdt.Sus/2010 Tanggal 09 Februari 2012 Yang Menolak Permohonan Kasasi Sis Continents Hotel Inc (Penggugat/Pemohon Kasasi) Tentang Sengketa Merek Holiday Inn Dan Holiday Inn Resort Terhadap Pt Lombok Seaside Cottage (Tergugat/Termohon Kasasi)
  • Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) Dalam Good Corporate Governance Terhadap Kasus Penggelapan Dana Nasabah Citibank Berdasarkan Peraturan Perbankan
  • Perlindungan Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Oleh Pihak Asing Berdasarkan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dihubungkan Dengan Paten
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pembentukan Mahkamah Ad Hoc Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Anggota Asean Dihubungkan Dengan Asean Charter
  • Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
  • Dekriminalisasi Penggunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
  • Akibat Hukum Dari Phk Sepihak Sebelum Berakhir Kontrak Kerja Bagi Pekerja Outsourcing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  • Kedudukan Saham Sebagai Objek Pewarisan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Instruksi Presiden
  • Aspek Hukum Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta Lingkar Luar Timur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  • Penyangkalan Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dengan Undang-Undang Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam
  • Pemakaian Gelatin Pada Produk Makanan Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Sertifikasi Halal Oleh Lppom Dan Pelabelan Halal Oleh Bpom
  • Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 56 Kuhap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dibandingkan Dengan Prinsip Miranda Rule
  • Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Kericuhan Promo Blackberry Bellagio Di Pacific Place Jakarta Yang Menyebabkan Korban Luka-Luka
  • Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Corruption Watch Terhadap Pemberian Uang Pengamanan Dari Pt Freeport Indonesia Kepada Polri Yang Diduga Terdapat Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Yang Ditempatkan Di Sheraton Bandung Hotel And Towers Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Uu No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pphi)
  • Tindakan Yang Merusak Sistem Keamanan Dari Perangkat Lunak (Jailbreaking) Sony Playstation 3 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  • Penerapan Sistem Outsourcing Di Pt Amerta Indah Otsuka Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 220 Tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
  • Implementasi Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons Dalam Proses Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Alasan Penghapus Pidana
  • Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Imam Adimulyanto Terhadap Dukomsel Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pembelian Blackberry Storm
  • Perlindungan Hukum Bagi Musisi Indonesia Terhadap Penjiplakan Lagu Yang Dilakukan Oleh Musisi Malaysia Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  • Tinjauan Hukum Pembagian Waris Harta Suarang Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Matrilineal Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Dihubungkan Dengan Hukum Adat
  • Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Dengan Cara Penutupan Situs Berdasarkan Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  • Perlindungan Konsumen Pengguna Mobile Internet Pada Gsm Matrix Indosat Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/Sms) Ke Banyak Tujuan (Broadcast).
  • Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Disulih Suara Dalam Penayangan Film Asing Pada Televisi Swasta Atau Lokal Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ide Judul Skripsi Hukum Pidana Kualitatif & Kuantitatif

  • Studi Kasus Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580/Pdt/2013 Atas Penyitaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Ma No. 2172/K/Pid.Sus/2015 Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ite Dan Tujuan Pemidana
  • Tinjauan Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Siangan, Gianyar, Bali, Ditinjau Dari Awig-Awig (Hukum Adat Bali)
  • “Analisis Terhadap Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2013/Pn.Trk Tentangjual Beli Saham Tanpa Persetujuan Rups Dikaitkan Dengan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.
  • Pelindungan Hukum Hak Ekonomi Penerbit Buku Elektronik (E-Book) Melalui Perjanjian Jual Putus Yang Dilakukan Sebelum Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang No 28/2014 Tentang Hak Cipta Dan Kuhper
  • Perlindungan Hukum Terhadap Obligee Atas Tidak Dicairkannya Performance Bond Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dari Surety Company Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Cirebon Atas Ketersediaan Air Bersih Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsum
  • Kekuatan Eksekutorial Dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Untuk Menjamin Pembiayaan Tertentu Pada Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah Dikaitkan Dengan Undang Undang Hak Tanggungan
  • Koordinasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Guna Menunjang Peningkatan Penerimaan Negara
  • Tindakan Penggunaan Tanah Wakaf Oleh Bukan Nazhir Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  • Tinjauan Hukum Penjualan Akun Illegal Pada Platform Marketplace Berdasarkan Undang-Undang No 19 / 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 / 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  • Tinjauan Hukum Kegagalan Bangunan Underpass Di Bandara Soekarno Hatta Ditinjau Dari Hukum Konstruksi
  • Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat
  • Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tahan Wakaf Yg Batal Demi Hukum Utk Dibagikan Sbg Harta Warisan Dlm Kajian Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Khi
  • Tinjauan Hukum Mengenai Perkawinan Pasangan Mempelai Laki-Laki Sunda Dengan Wanita Jawa Di Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Berdasarkan Hukum Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Isla
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
  • Pelaksanaan Referendum Suku Kurdi Irak Sebagai Upaya Pembentukan Negara Baru Dikaitkan Dengan Prinsip Self-Determination Menurut Hukum Internasional
  • Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Korban Yang Belum Dewasa Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
  • Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Uu No 21 / 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  • Tinjauan Hukum Terhadap Pengesahan Surat Bukti Setor Modal Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebelum Dilakukannya Penyetoran Modal Dasar Kepada Bank
  • Tinjauan Tentang Pelanggaran Perkawinan Maisi Sasuduik Dan Perkawinan Uang Japuik Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Minangkabau
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Industri Keuangan Bank Syariah (Ikbs) Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dari Pihak Pemberi Pinjaman (Kred
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Jasa Penagih Hutang (Debt Collector) Dalam Melakukan Penagihan Hutang Terhadap Debitor Berdasarkan Kuhperdata Dan Pbi No 13/25/Pbi/2011
  • Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undangtentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undangtentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  • Tinjauan Yuridis Viktimologis Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menyampaikan Pendapat Dan Keluhan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.
  • Kedaulatan Israel Dan Palestina Dalam Hal Penetapan Ibu Kota Israel Di Yerusalem Oleh Amerika Serikat
  • Legalitas Jurisdiksi Pidana Universal Pengadilan Nasional Jerman Dan Swedia Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Suriah Menurut Hukum Internasional
  • Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan Hir / Rbg
  • Implementasi Pengaturan Terkait Mitigasi Pengelolaan Sampah Sebagai Komitmen Nasional Negara Indonesia Dalam Kerangka Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
  • Pelanggaran Pengelolaan Hutan Oleh Pt Kodeco Timber Dikaitkan Dengan Keberadaan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus
  • Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Atas Remake (Pembuatan Kembali) Film Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  • Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kasus Perjokian Dalam Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia
  • Legal Memorandum Terhadap Tindakan Korea Selatan Dalam Menghentikan Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Oleh Tiongkok Di Laut Kuning
  • Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Oleh Wajib Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Bidang Perpajakan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/Pojk.01/2016
  • Pengelolaan Limbah Aki Bekas Berdasarkan Sistem Hukum Lingkungan Untuk Mencegah Pencemaran Tanah Di Indonesia
  • Pelindungan Hak Atas Varietas Tanaman Hasil Perkawinan Silang Yang Dihasilkan Oleh Petani Melibatkan Tanaman Terdaftar Berdasarkan Uu Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  • Pengaturan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Pangkalan Udara Militer Yang Dipergunakan Untuk Penerbangan Sipil (Civil Enclave) Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
  • Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
  • Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438k/Pdt.Sus-Phi/2017 Mengenai Penggunaan Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Pt Garuda Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Putusan Mahkamah Kon
  • Perlindungan Anak Di Dunia Siber Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Unda
  • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Generasi Z Dalam Mengambil Sertifikasi Konsultan Pajak, Certified Public Accountant (Cpa), Dan Chartered Accountant (Ca)
  • Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 621/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr Mengenai Keabsahan Novasi Dari Perjanjian Jual Beli Menjadi Perjanjian Utang Piutang Ditinjau Dari Kitab Undan
  • Studi Kasus Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 72/Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 Mengenai Pembatalan Merek Index Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
  • Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Sebagai Upaya Perlindungan Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Lokal Industri Garmen Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)
  • Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Menjaga Ketersediaan Tanah Pertanian Akibat Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Dikaitkan Dengan Uu No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lp2b
  • Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Menara Pandang Yang Dibangun Pada Wilayah Konservasi Taman Nasional Gunung Papandaya Kabupaten Garut Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
  • Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Tanah Secara Lisan Sebelum Dilaksanakan Ajb Oleh Ppat Yang Mengalami Perubahan Harga Secara Sepihak Setelah Pembayaran Down Payment Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Pp 24/97
  • Urgensi Pengaturan Aplikasi Virtual Private Network Sebagai Sarana Membuka Pemblokiran Situs Yang Memuat Unsur Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Related posts