999 Judul Skripsi Hukum Perdata, Kumpulan Ide dan Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Kualitatif – Kuantitatif

  • Whatsapp
Judul Skripsi Hukum Perdata


Judul Skripsi Hukum Perdata | Contoh Judul Hukum Perdata | Ide Judul Skripsi Hukum Perdata | Kualitatif | Kuantitatif | Terbaru |

Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Kualitatif & Kuantitatif

  • Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sesudah Uupa.
  • Pengaruh Pelaksanaan Kerja Sama Transnasional Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Terhadap Kedudukan Dan Lahan Tanah (Khususnya Dalam Kerja Sama Di Bidang Industri).
  • Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan.
  • Suatu Tinjauan Mengenai Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Salah Satu Pelaksana Fungsi Agraria Di Kabupaten Lamongan.
  • Hambatan Yang Menyebabkan Lamanya Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Ngawi.
  • Masalah Pembauran Antara Warga Negara Indonesia Asli Dengan Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Melalui Perkawinan Dan Penyelesaiannya.
  • Masalah Buruh Anak Dikaitkan Dengan Program Kejar Dl Sektor Industri Makanan Dan Minuman.
  • Rumah Susun Dan Permasalahannya Dengan Obyek Khusus Perum Perumnas Surabaya Menanggal.
  • Hak Cipta Musik, Permasalahan Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.
  • Pelaksanaan Ganti Rugi Di Pt. Arjuna Utama Kimia (Pt Aruki) Surabaya.
  • Prosedur Peralihan Hak Guna Bangunan.
  • Kedudukan Janda Tanpa Anak Menurut Hukum Adat Di Desa Mojo Roto, Lirboyo, Dan Ngampel Di Kotamadya Kediri Ditinjau Dari Perkembangan Hukum.
  • Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama.
  • Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri, Permasalahan Dan Penyelesaiannya.
  • Penangguhan Eksekusi Lelang Karena Penyangkalan Sahnya Grosse Akta Hutang Piutang Dengan Jaminan.
  • Peranan Tripartite Di Dalam Pemilihan Pengurus Basis Serikat Buruh Makanan Minuman Di Pt Food Specialities Indonesia 1984-1986.
  • Peranan Putusan Verstek Dalam Peradilan Perdata.
  • Tata Pengaturan Air Buangan Industri Di Kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier) (Suatu Tinjauan Yuridis).
  • Penggunaan Tanah Dan Pembagian Hasil Tebu Dalam Rangka Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi Antara Pabrik Gula Rejosari Magetan Dengan Petani Tebu.
  • Masalah Hukum Tanah Dalam Pembangunan Perumahan Oleh Real Estate Pt Pembangunan Darmo Grande.
  • Penguasaan Dan Penertiban Atas Tanah-Tanah Bagi Perusahaan Industri Swasta Dl Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mojokerto.
  • Peranan Catatan Sipil Dalam Menentukan Kedudukan Seseorang.
  • Hak Milik Dalam Sistem Condominium Pada Rumah Susun.
  • Lembaga Adopsi Dan Perkawinan Sebagai Sarana Penyelundupan Hukum Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.
  • Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No.I Tahun 1974.
  • Kedudukan Janda Dalam Pewarisan Testamenter.
  • Peranan Tata Guna Tahah ( Land-Use ) Sebagai Sarana Dalam Menunjang Pembangunan Tata Bina Kota Madya Daerah Tingkat Ii Surabaya.
  • Schenking Dalam Hubungannya Dengan Pembagian Warisan Menurut Burgerlijk Wetboek.
  • Tabrakan Antara Hak Hipotik Dengan Hak Lainnya Sehubungan Dengan Hak-Hak Yang: Ditimbulkan Oleh Benda Yang Dihipotikkan.
  • Tabrakan Antara Hak Hipotik Dengan Hak Lainnya Sehubungan Dengan Hak-Hak Yang: Ditimbulkan Oleh Benda Yang Dihipotikkan.
  • Kewajiban Pemberian Alimentasi Akibat Adanya Perceraian.
  • Pemilikan Tanah Secara Absentee, Permasalahan Dan Cara Penyelesaiannya.
  • Suatu Tinjauan T J I N T T A I J Aj-I Wakaf Suatu Tinjauan Tentang Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Permasalahan Dan Cara Penyelesaiannya.
  • Penguasaan Tanah Pakulen Yang Bersifat Tidak Tetap Sebelum Dan Sesudah Uupa Dengan Kaitannya Mengenai Penguasaan Tanah Yang Melebihi Ketentuan Maximum Dan Larangan Pemecahan Tanah Oleh Bekas Kuli Kenceng Di Kabupaten Rembang.
  • Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Hukum Adat Jawa.
  • Asas Dan Tujuan Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Pewarisan Bagi Anak Angkat.
  • Praktek Sewa Beli Dan Jual Beli Dengan Angsuran Di Surabaya.

Ide Judul Skripsi Hukum Perdata Kualitatif & Kuantitatif

  • Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Di Kotamadya Daerah Tingxat Ii Surabaya.
  • Keabsahan Perkawinan Antara Pihak-Pihak Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
  • Ipeda Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Tingkat Ii Magetan.
  • Tumtutan Ganti Rugi Pelanggan Listrik Terhadap Perusahaan Umum Listrik Negara.
  • Berakhirnya Kewajiban Penanggung Untuk Menanggung Dalam Asuransi Jiwa.
  • Tinjauan Tata Guna Tanah Dalam Rangka Pembukaan Dan Pengembangan Daerah Rawa Untuk Keperluan Pemukiman Perumahan Di Daerah Surabaya Timur, Permasalahan Dan Cara Penyelesaiannya.
  • Masalah Tanah Sebagai Hak Tanggungan Pemasangan Hipotik Oleh Bank Dalam Hal Debitur Jatuh Pailit Sesudah Terjadi Perjanjian Kredit Beserta Cara Penyelesaiannya.
  • Akibat Hukum Adat Panjapuikan Menurut Hukum Perkawinan Adat Minangkabau Khususnya Di Pariaman Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.
  • Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan Yuridis).
  • Pengesahan Anak Luar Kawih Karena Perkawinan Orang Tuanya.
  • Fiducia Sebagai Jaminan Hutang Piutang Di Daerah Tingkat Ii Kediri.
  • Peranan Camat Selaku Ppat Dalam Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Hak-Hak Atas Tanah Di Beberapa Wilayah Kerja Ppat Kotamadya Surabaya.
  • Dispensasi Usia Untuk Melangsungkan Perkawinan.
  • Kekuatan Bukti Akta Otentik Dalam Proses Acara Hukum Perdata.
  • Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Didalam Proses Perdata.
  • Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Abortus Yang Lebih Efektif Suatu Tinjauan Kriminologik.
  • Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Sengketa Hadhanah.
  • Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Indonesia Terhadap Praktek Peredaran Lagu – Lagu Hits Yang Dikemas Dalam Kaset Seleksi Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta Di Indonesia.
  • Tanggung Jawab Pengangkut Pada Angkutan Barang Dalam Perusahaan Penerbangan (Pt. Senawangi – Sempati).
  • Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Atas Pembatalan Bilyet Giro Oleh Penarik.
  • Kuasa Lisan Untuk Menjual Tanah Di Hadapan Notaris Ppat.
  • Akibat Hukum Pengesahan Menteri Kehakiman Terhadap Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 297 K/Sip/1974).
  • Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Tanpa Ijin P – 4d.
  • Konsinyasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah.
  • Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja.
  • Tanggung Jawab Bank Terhadap Perlindungan Barang Agunan Kredit.
  • Penetapan Pengadilan Agama Pangkep Di Pangkajene No. 45/1986 Ditinjau Dari Penggantian Ahli Waris.
  • Eksistensi Pembantu Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja.
  • Pengaturan Janji Kawin Dan Peranan Pengakuan Terhadap Status Anak Luar Kawin.
  • Pembatalan Bilyet Giro Dalam Lalulintas Pembayaran Secara Giral Pada Lippo Bank Cabang Pembantu Manyar Kertoarjo.
  • Batas Kewenangan Peradllan Umum Dalam Menangani Perkara Yang Berkaitan Dengan Masalah Perselisihan Perburuhan.
  • Tanggung Gugat Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya.
  • Eksistensi Kesepakatan Kerja Bersama Untuk Menciptakan Ketenangan Bekerja Dan Berusaha.
  • Itikad Baik Sebagai Dasar Pelaksanaan Perjanjian Jual – Beli Rumah Pada Perumahan Pondok Maritim Indah Tahap Iii Kebraon – Surabaya Barat.
  • Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pemfasidan Rujuk Suami Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Isteri.
  • Kewenangan Kepala Desa Atas Tanah Bengkok Berkait Dengan Kasus Tanah Bengkok Di Cangkringmalang.
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Usaha Gadai Oleh Toko Emas.
  • Pelaksanaan Kuasa Yang Melampaui Batas Wewenang Sebuah Studi Kasus.
  • Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Di Pt. Tjiwi Kimia.
  • Tanggung Gugat Developer Atas Bangunan Perumahan Kpr-Btn.
  • Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Di Kawasan Dan Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Kotamadya Surabaya.
  • Peranan Program Jaminan Sosial Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Pd. Aneka Usaha Sub Unit Kasa Husada Di Surabaya.
  • Pelaksanaan Hubungan Kerja Di Perusahaan Konveksi (Studi Kasus Ud. Cemara Di Kotamadya Malang).
  • Peningkatan Produktivitas Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  • Benturan Kepentingan Antara Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Dengan Kreditur Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
  • Aspek Hukum Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pt Pemandian Dan Hotel Selecta Batu Malang.
  • Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Suami Tanpa Persetujuan Isteri Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia.
  • Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Sebagai Suatu Upaya Perlindungan Kesejahteraan Bagi Buruh.
  • Peredaran Bilyet Giro Dan Sanksi Penutupan Rekening Bagi Penarik Bilyet Giro Kosong (Suatu Tinjauan Yuridis).
  • Pelaksanaan Pemberian Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi Di Kud Tani Manunggal Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
  • Pertanggungjawaban Penerima Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Secara Fidusia Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Lamongan.
  • Masalah Jaminan Kenikmatan Tenteram Dalam Pelaksanaan Hubungan Sewa Menyewa Rumah.
  • Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja Di Ptp Xxi-Xxii (Persero) Surabaya.
  • Praktek Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas ( Second Hand ).
  • Kegunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Perkara Dalam Hukum Acara Perdata.
  • Tanggung Jawab Pengangkut Udara Atas Keterlambatan Pengangkutan Penumpang Dalam Penerbangan Domestik.
  • Penentuan Korban Kecelakaan Pada Asuransi Jasa Raharja.
  • Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Menyewa Bekas Tanah Bengkok Di Kabupaten Gresik Setelah U.U. No. 5 Th. 1979 Dan Permendagri No. 1 Th. 1982.
  • Sertifikat Hak Atas Tanah Di Dalam Sistem Pembuktian Negatif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1816 K/Pdt/1989).
  • Perjanjian Pemasangan Iklan Di Media Televisi.
  • Kasus Tanah Desa Yang Habis Masa Sewanya Sehubungan Dengan Asas Pemisahan Horizontal Menurut Hukum Adat.
  • Tanggung Gugat Risiko Dari Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi Yang Menjalankan Kendaraan Mil1k Perusahaan.

Related posts